Prof Fadjry Djufry Kukuhkan Pengurus FPK Sulsel Periode 2025-2028

20 Februari 2025 11:58 WIB

Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry ( )

Makassar, SmartFM – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufry, secara resmi mengukuhkan pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Provinsi Sulsel periode 2025-2028 dalam acara yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (19/2/2025).

Dalam sambutannya, Prof. Fadjry Djufry menekankan pentingnya peran FPK dalam menjaga harmoni dan keberagaman di Sulawesi Selatan.

"Organisasi ini memiliki peran penting dalam menjaga harmoni di Sulawesi Selatan. Keberagaman budaya dan kearifan lokal menjadi kekuatan untuk mempersatukan kita dalam kehidupan yang harmonis," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

"Kita ingin hidup dengan tenang dan bersosialisasi dengan siapa saja. Karena di mana pun kita berada, di situlah kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan," tambahnya.

Lebih lanjut, Prof. Fadjry Djufry menegaskan bahwa perbedaan agama dan suku bukanlah penghalang untuk hidup rukun.

"Apapun agama dan sukunya, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu hidup dalam kedamaian dan harmoni," tutupnya.

Pengukuhan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, pejabat pemerintah, serta perwakilan komunitas di Sulawesi Selatan. Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, FPK diharapkan semakin berperan aktif dalam menjaga kerukunan serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

Adapun susunan kepengurusan FPK Provinsi Sulsel periode 2025-2028 antara lain:

Ketua: Prof. Dr. Muhammad Ghalib
Anggota: Prof. Dr. H. Barsihanoor, Prof. Dr. Muhsin Mahfud, Prof. Dr. H. Natsir Siola, Dr. Syarifuddin Jurdi, dan Haidir Fitra Siagian, S.Sos., M.Si., PhD, serta jajaran pengurus lainnya dari berbagai suku di Indonesia.

Forum Pembaruan Kebangsaan dibentuk sebagai jembatan komunikasi antar elemen masyarakat dan diharapkan dapat mencegah potensi konflik berbasis SARA. Program-program FPK mencakup dialog antarbudaya, mediasi konflik, pelatihan toleransi, serta pengelolaan keberagaman.

Sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antar masyarakat, FPK diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, serta mengembangkan pembauran kebangsaan.

Pembentukan FPK Provinsi Sulsel ini juga didukung oleh Plt Kepala Bakesbangpol Sulsel, Ansyar, yang telah memimpin langsung proses pembentukannya sejak 14 Januari 2025.