Makassar, SmartFM - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi mengukuhkan Rasono sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, menggantikan Mohamad Risbiyantoro yang telah mengemban tugas sejak 2023.

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (14/7/2025), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Instansi Pemerintah BPKP RI, Susilo Widyantoro, jajaran Forkopimda Sulsel, serta beberapa kepala daerah dari kabupaten/kota se-Sulsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman membacakan langsung Surat Keputusan dari BPKP RI yang menandai pengangkatan Rasono sebagai Kepala BPKP Sulsel yang baru.

“Saya, Andi Sudirman Sulaiman, dengan resmi mengukuhkan Saudara Rasono sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan. Semoga amanah ini dapat dijalankan sebaik-baiknya untuk kemajuan daerah,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusi Mohamad Risbiyantoro selama masa jabatannya.

Ia dinilai telah mendampingi Pemprov Sulsel secara aktif dalam pengawasan keuangan dan percepatan penyelesaian persoalan strategis di daerah.

“Kami berterima kasih kepada Pak Risbiyantoro atas segala dedikasi dan pendampingannya, khususnya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Andi Sudirman juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemprov Sulsel dan BPKP dalam menghadapi berbagai program strategis dan prioritas nasional maupun daerah ke depan.

“Kami berharap BPKP terus menjadi mitra penting dalam memastikan setiap kebijakan dan proyek pembangunan berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip good governance,” pungkasnya.

Rasono sendiri sebelumnya menjabat sebagai pejabat struktural di BPKP Pusat dan dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang pengawasan instansi pemerintah.

Diharapkan, kehadirannya di Sulsel mampu mendorong peningkatan kualitas pengawasan pembangunan daerah serta pengelolaan keuangan publik yang lebih terintegrasi dan akuntabel.