Makassar, SmartFM - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, meninjau langsung lokasi lahan yang akan dijadikan Sekolah Rakyat di kawasan Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kamis (8/5/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan awal program nasional “Sekolah Rakyat” yang digagas Presiden Prabowo Subianto, dan akan menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar.

Program ini dirancang sebagai sekolah berbasis asrama atau boarding school yang memberikan pendidikan dasar hingga menengah secara gratis, lengkap dengan kebutuhan hidup, pendidikan karakter, serta dukungan sosial.

Dalam keterangannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bahwa lokasi di Salodong merupakan salah satu dari 53 titik awal pembangunan Sekolah Rakyat yang tersebar di Indonesia, dan ditargetkan berkembang hingga 200 lokasi dalam beberapa tahun ke depan.

“Makassar akan menjadi salah satu titik Sekolah Rakyat. Di sini, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem akan mendapatkan akses pendidikan yang layak dan menyeluruh. Sekolah ini khusus untuk warga Makassar yang benar-benar membutuhkan,” ujar Saifullah Yusuf.

Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung siswa SD, SMP, hingga SMA dari kalangan masyarakat yang berada di desil satu, yaitu kelompok masyarakat termiskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Anak-anak yang diprioritaskan adalah mereka yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi.

Saifullah menjelaskan, proses perekrutan peserta didik dan tenaga pendidik akan dilakukan secara selektif oleh Satgas Sekolah Rakyat yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, serta tenaga pendamping sosial yang sudah ada di berbagai daerah.

“Tim rekrutmen akan melibatkan Kementerian Sosial, pendamping kami di lapangan, BPS, dan tentu saja pemerintah kota melalui Dinas Sosial. Jadi, ini proses kolaboratif yang sangat terstruktur,” terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Kami sangat mendukung program ini. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata bagi masyarakat miskin ekstrem, khususnya anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Sekolah Rakyat akan menjadi ruang bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” tutur Appi, sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, Pemkot Makassar telah menyiapkan lahan di Salodong untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dan fasilitas pendukung lainnya, termasuk rumah layak huni yang akan dibangun oleh Kementerian Sosial.

“Ini bentuk keseriusan kami dalam mendukung agenda nasional, terutama dalam bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Pemkot akan mengintervensi secara aktif agar semua proses berjalan maksimal,” imbuhnya.

Appi menilai bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar program pendidikan, melainkan juga bentuk pemberdayaan sosial yang bisa memutus mata rantai kemiskinan struktural di perkotaan. Ia berharap, program ini dapat direplikasi lebih luas di seluruh kecamatan di Makassar maupun di Indonesia Timur secara umum.

“Kami berterima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Mensos. Ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masa depan anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga tidak mampu. Kami berharap ke depan program ini bisa berjalan berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak anak,” pungkasnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Makassar diproyeksikan akan dimulai setelah proses verifikasi lahan dan administrasi selesai. Nantinya, fasilitas ini akan dilengkapi dengan ruang belajar, asrama, fasilitas makan, layanan kesehatan dasar, serta dukungan psikososial bagi para siswa.

Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendorong transformasi sosial melalui pendekatan pendidikan yang inklusif, terintegrasi, dan berbasis pemerataan kesejahteraan.