Empat Kali Berturut-turut, Pemprov Sulsel Raih Opini WTP dari BPK

28 Mei 2025 18:44 WIB

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Rabu (28/5/2025). ( Dok Humas Pemprov Sulsel )

Makassar, SmartFM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Opini WTP ini merupakan yang keempat kali secara berturut-turut sejak tahun 2021, menandakan konsistensi Pemprov Sulsel dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel yang digelar di Gedung DPRD Provinsi, Rabu (28/5).

LHP diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, dan diterima oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi bersama Wakil Gubernur Sulsel Hj Fatmawati Rusdi.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2024, BPK menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan pengungkapan memadai, patuh terhadap regulasi, dan menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif,” ujar Dede Sukarjo dalam sambutannya.

Ia menambahkan, opini WTP mencerminkan tidak hanya ketaatan pada aturan, tetapi juga komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

“Opini ini adalah cerminan akuntabilitas yang dibangun bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov serta BPK RI.

“Raihan opini WTP ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun demikian, ini juga harus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan,” ujar Fatmawati.

Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK agar budaya tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel terus ditanamkan dalam seluruh proses pemerintahan.

“Meski kita berhasil mempertahankan WTP, saya minta agar seluruh jajaran tidak berpuas diri. Rekomendasi BPK harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Dengan capaian tahun ini, Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mempertahankan opini WTP secara konsisten, memperkuat komitmen menuju good governance dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.