Gubernur Sulsel Paparkan Strategi Antikorupsi di Rakor KPK Wilayah Sulsel 2025

16 Mei 2025 17:34 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, saat memaparkan strategi antikorupsi Pemprov Sulsel dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulsel Tahun 2025 yang diselenggarakan KPK RI di Jakarta, Kamis (15/5/2025). Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan pentingnya perencanaan matang, transformasi digital layanan publik, serta efisiensi belanja daerah.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, saat memaparkan strategi antikorupsi Pemprov Sulsel dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulsel Tahun 2025 yang diselenggarakan KPK RI di Jakarta, Kamis (15/5/2025). Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan pentingnya perencanaan matang, transformasi digital layanan publik, serta efisiensi belanja daerah. ( Dok Humas Pemprov Sulsel )

Makassar, SmartFM - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis (15/5). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam pemaparannya, Andi Sudirman membeberkan sejumlah strategi antikorupsi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel melalui delapan area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebagai kunci utama pencapaian visi dan misi pemerintahan.

“Salah satu kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi pemerintahan adalah perencanaan yang matang. Seperti kata pepatah, if you fail to plan, you are planning to fail,” ujarnya.

Andi Sudirman turut menjelaskan berbagai transformasi digital dalam pelayanan publik yang telah dijalankan di Sulsel. Inovasi tersebut mencakup pengadaan barang dan jasa secara elektronik, program smart school di sektor pendidikan, serta layanan kesehatan bergerak yang menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Dalam hal tata kelola kepegawaian, Pemprov Sulsel juga telah menerapkan sistem smart office yang memungkinkan ASN bekerja secara fleksibel melalui skema work from anywhere. Efisiensi anggaran pun turut diperhatikan, dengan belanja pegawai berhasil ditekan hingga di bawah 30 persen.

“Prinsip kami adalah fokus pada program yang berdampak langsung ke masyarakat. Kolaborasi, konsistensi, dan optimalisasi pendapatan menjadi kunci pelaksanaan program yang berintegritas,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Andi Sudirman juga mengapresiasi program Pendampingan Keluarga dari KPK yang dinilai efektif dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi di tingkat akar rumput.

“Saya sampaikan di hadapan para kepala daerah hari ini, program Pendampingan Keluarga KPK saya akui jempol,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, memberikan apresiasi atas pendekatan yang dilakukan Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Andi Sudirman.

“Jujur saya mengapresiasi gagasan dan pola pikir Bapak Gubernur Sulsel. Ini bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lain tentang pentingnya merencanakan dengan baik, menjaga penganggaran agar tidak berlebihan, dan mengutamakan tata kelola yang efisien,” ujar Edi.

Edi menambahkan bahwa kualitas seorang pemimpin tercermin dari kemampuannya dalam merancang dan mengelola pemerintahan secara berintegritas.

“Ibarat tangan, kualitas pemimpin terlihat dari bagaimana ia merancang dan mengelola pemerintahan tanpa berlebihan,” pungkasnya.

95.9 fm
97.8 fm