“Kita dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang signifikan, salah satunya adalah upaya untuk naik kelas menjadi provinsi dengan status berpendapatan menengah atas,” ungkap Ariadi.

Ia menyoroti struktur ekonomi Kalimantan Selatan yang masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan yang bersifat ekstraktif. Ketergantungan ini menyebabkan stagnasi, dengan pertumbuhan sektor pertambangan yang hanya mencapai 3,03 persen pada tahun 2024.

Namun demikian, muncul harapan dari sektor-sektor lain yang mulai menunjukkan geliat pertumbuhan positif. Sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,16 persen, sedangkan sektor perdagangan tumbuh lebih tinggi, yaitu 6,36 persen.

“Kondisi ini menunjukkan adanya peluang besar untuk mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi struktural menuju ekonomi berbasis nilai tambah, peningkatan daya saing sektor non-ekstraktif, serta keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah ke depan,” tegas Ariadi.

Musrenbang RPJMD ini diharapkan dapat merumuskan arah kebijakan yang responsif terhadap tantangan aktual dan mendorong Kalimantan Selatan menjadi provinsi yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang.

Dalam acara Musrembang 2025 ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintah pusat, diantaranya Direktur Regional II Kementerian PPN/BAPPENAS, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, juga Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.