Banjarbaru, radiosmartfm.com – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, pada Senin (5/5). Musrembang ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis untuk memastikan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Kita hadir di forum ini sebagai bentuk komitmen bersama agar tumbuh budaya keterbukaan dan melibatkan semua pihak dalam merencanakan pembangunan,” ujar Muhidin.

Ia menegaskan bahwa Musrenbang ini bertujuan untuk menyusun arah dan strategi pembangunan lima tahun ke depan secara merata dan adil, sejalan dengan semangat “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.

“Kita ingin memastikan bahwa proses pembangunan dan penyusunan rencana berjalan merata dan adil, sesuai dengan slogan dan semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua,” ucapnya.

Muhidin juga memaparkan pencapaian pembangunan Kalsel diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen pada 2024, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan manusia.

“Kondisi terkini Provinsi Kalsel menunjukkan perkembangan yang menggembirakan salah satunya dari sektor perekonomian yang tumbuh, dan ini terlihat juga di sektor lainnya,” paparnya.

Selain itu, Kalimantan Selatan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sepuluh tahun berturut-turut, serta menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa yang meraih nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A.

“Kalsel juga menjadi satu-satunya Provinsi di luar pulau Jawa yang meraih nilai SAKIP A, pencapaian ini menunjukkan komitmen kita untuk membangun pemerintahan yang bersih, terbuka dan dapat dipercaya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya meningkatkan statusnya menjadi provinsi dengan kategori berpendapatan menengah atas, sebagaimana klasifikasi internasional.