Pemprov Sulsel Dorong Kabupaten/Kota Segera Susun Grand Desain Pembangunan Kependudukan

16 Mei 2025 17:50 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat menjadi narasumber dalam kegiatan fasilitasi penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (16/5/2025). ( Dok Humas Pemprov Sulsel )

Makassar, SmartFM - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulsel untuk segera menyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka panjang yang berbasis kependudukan.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan melalui Peta Jalan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tahun 2025–2029, yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (16/5).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Sulsel dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh kabupaten/kota.

“Kita mengharapkan daerah menyusun GDPK yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini penting sebagai panduan untuk mengintegrasikan kebijakan dan sasaran pembangunan berbasis kependudukan ke dalam RPJMD lima tahun ke depan,” ujar Jufri.

Ia menegaskan bahwa GDPK merupakan acuan strategis yang wajib disusun pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014.

Dokumen ini mencakup peta jalan pembangunan kependudukan hingga tahun 2045 dan memuat lima sasaran utama: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

“Grand design dan peta jalan merupakan bagian penting dalam menyiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Kita optimistis, karena segala sesuatu perlu dipersiapkan sejak dini. Ini sejalan dengan visi Bapak Gubernur untuk menjadikan Sulsel Maju dan Berkarakter,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin, menjelaskan bahwa penyusunan GDPK menjadi peluang strategis untuk mengintegrasikan program kependudukan dalam RPJMD yang saat ini tengah disusun oleh kepala daerah hasil pemilu 2024.

“Tahun 2025 ini kan pemerintahan baru sedang menyusun RPJMD. Ini kesempatan bagi BKKBN untuk memasukkan program kependudukan dan pembangunan keluarga ke dalam GDPK dan RPJMD masing-masing daerah melalui peta jalan pembangunan kependudukan,” jelas Shodiqin.

Ia menambahkan, penyusunan GDPK harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial masing-masing wilayah. Peta jalan ini akan menjadi instrumen pengukuran yang krusial bagi keberhasilan pembangunan kependudukan.

“Tanpa peta jalan, indikator keberhasilan pembangunan kependudukan tidak akan terukur dengan baik,” pungkasnya.