BPBD Sulsel Susun Renkon Kekeringan 2024-2027, Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

28 November 2024 14:28 WIB

BPBD Sulsel Gelar Diskusi Publik dan Lokakarya Penyusunan Dokumen Renkon ( Dok Pemprov Sulsel )

Makassar, SmartFM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan di wilayah tersebut.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Kekeringan untuk periode 2024-2027.

Dalam rangka mendukung proses ini, BPBD Sulsel mengadakan Diskusi Publik dan Lokakarya yang berlangsung di Command Center, Kantor Gubernur Sulsel, pada Kamis, 28 November 2024.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 29-30 Mei 2024.

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini bertujuan memperkuat koordinasi antara BPBD Sulsel, BPBD Kabupaten/Kota, serta berbagai instansi terkait. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen strategis yang tangguh dalam menghadapi ancaman kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Amson Padolo, dalam sambutannya menegaskan pentingnya dokumen Renkon sebagai landasan operasional dan pedoman dalam penanganan kondisi darurat bencana kekeringan.

"Renkon Bencana Kekeringan Sulsel adalah upaya sistematis untuk menciptakan strategi terpadu yang melibatkan pemangku kebijakan. Dengan dokumen ini, penanganan darurat bencana dapat lebih terkoordinasi sesuai dengan aturan yang berlaku," jelas Amson.

Ia juga menyoroti bahwa Sulawesi Selatan memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, sesuai dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023 yang mencatat nilai 144,47.

Selain kekeringan, wilayah ini juga rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan. Oleh karena itu, dokumen Renkon menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana.

Amson berharap, melalui keterlibatan unsur-unsur pentahelix kebencanaan meliputi pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media dokumen ini dapat menghasilkan kebijakan yang efektif, baik dari sisi teknis maupun non-teknis.

“Kita harapkan adanya pengorganisasian yang optimal dalam penggunaan sumber daya, logistik, dan peralatan saat tanggap darurat bencana,” tambahnya.

Acara yang direncanakan berlangsung selama dua hari ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, termasuk BMKG Wilayah IV Makassar, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, BNPB, Bappelitbangda Sulsel, BKAD Sulsel, serta akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Para peserta diharapkan memberikan masukan dan berbagi data serta wawasan untuk memperkaya dokumen Renkon yang tengah disusun.

"Dengan partisipasi aktif dari semua pihak, kami optimistis dokumen ini akan menjadi pedoman yang baik untuk menghadapi kondisi darurat kekeringan di masa mendatang," pungkas Amson.