Makassar, SmartFM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus menunjukkan komitmennya dalam menurunkan angka stunting.

Capaian tersebut tercermin dari pelaksanaan dan pengisian 8 aksi konvergensi di web monitoring Bangda yang mencapai 76,93%. Implementasi tepat waktu dan berkualitas dari aksi konvergensi ini dinilai efektif mendorong percepatan penurunan prevalensi stunting.

Plh Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni, mengungkapkan apresiasi dari Pemerintah Pusat atas kinerja Pemprov Sulsel.

"Dalam Rakor dan Evaluasi Penanganan Stunting yang diadakan Kementerian Dalam Negeri pada 22 November 2024, Sulsel masuk dalam kategori Berdaya, kategori tertinggi," katanya, Jumat, 22 November 2024.

Sementara itu, beberapa provinsi lain masih berada di kategori Berkembang dan Tumbuh. Predikat ini menunjukkan keseriusan Sulsel dalam menangani stunting secara terstruktur dan berkelanjutan.

“Predikat Berdaya adalah pencapaian tertinggi dalam upaya penanganan stunting, diikuti oleh kategori Berkembang dan Tumbuh,” jelas Andi Bakti.

Keberhasilan ini tak lepas dari arahan Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, serta dukungan Pj Ketua TP PKK Sulsel, Ninuk Triyanti Zudan.

Ketua PKK Sulsel secara aktif terjun ke lapangan, menggerakkan PKK hingga tingkat desa dan Posyandu. Pemprov Sulsel juga telah meluncurkan program Posyandu Era Baru yang berperan penting dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

"Kami berharap cakupan program ini semakin luas dan menyasar masyarakat yang belum terjangkau layanan kesehatan," tambahnya.

Sejumlah kebijakan strategis telah dilakukan untuk menurunkan angka stunting, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), pendampingan gizi melalui inovasi Pappadeceng Gizi, hingga pemberian bibit ikan dan tanaman. Pemprov Sulsel juga menggagas gerakan makan telur serta menyusun pedoman komunikasi perubahan perilaku dan roadmap pencegahan wasting.

Program prioritas pemerintah pusat berupa pemberian makanan bergizi gratis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut mendukung upaya ini.

“Penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Semua pihak harus bersinergi sesuai arahan Pj Gubernur Sulsel agar penurunan angka stunting menjadi prioritas,” tegas Andi Bakti.

Berdasarkan data SKI 2023, prevalensi stunting di Sulsel mencapai 27,4%. Namun, data e-PPBMG Oktober 2024 menunjukkan penurunan signifikan menjadi 8,51%, dengan angka underweight 8,48% dan wasting 3,71%.

Melalui pelaksanaan 8 aksi konvergensi, Pemprov Sulsel optimistis dapat memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program holistik yang menyeluruh hingga tingkat desa. Upaya ini diharapkan dapat terus menurunkan angka stunting demi menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.