Tarakan, smartFM - Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Alam Tarakan terancam bangkrut. Ini dipicu kerugian signifikan yang dialami perusahaan tersebut dari tahun ke tahun.
Analisis terhadap keberlangsungan usaha PDAM Tarakan ditinjau dari sudut kinerja keuangan, berdasarkan model perhitungan Springate (Springate Model), dalam lima tahun terakhir (2019 - 2023) menunjukkan perusahaan memiliki potensi kebangkrutan.
Rinciannya :
Tahun 2019 negatif (-24,21 )
Tahun 2020 Negatif (-135,61)
Tahun 2021 Negatif (-4,37)
Tahun 2022 Negatif (-15,97)
Tahun 2023 Negatif (-7,10)
Atau seluruhnya berada dibawah 0,862. Dengan demikian, total akumulasi kerugian perusahaan per 31 Desember 2023 telah mencapai Rp202,47 M. Sedangkan rugi tahun berjalan sebesar Rp17,45M. Hal ini sudah mengerus hampir 50% dari modal kerja/kekayaan pemda yang dipisahkan sebesar Rp487,34 M.
Sekretaris Pusat Kajian Pusat Anti Korupsi Universitas Patria Artha (UPA), Soewitno Kaji, mengungkapkan, kerugian PDAM Tarakan juga disebabkan masih tingginya tingkat kehilangan air yang didistribusi setiap tahunnya per 31 Desember 2023 yakni sebesar 36,50% dibandingkan dengan standar kehilangan yang bisa di tolenransi sebesar 25%.
"Sedangkan cakupan pelayanan hanya 59,58% masih jauh di batas yang diharapkan yaitu 80%," ungkap Soewitno Kaji dalam keterangannya.
Baca Juga: Scenic Eclipse II Sandar di Pelabuhan Makassar, Bawa 177 Wisatawan
Menurut Soewitno, langkah Gubernur Kaltara mengirim surat peringatan kepada Wali Kota Tarakan pada 10 Maret lalu sudah tepat.
Dalam suratnya, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang meminta Wali Kota Tarakan memperhatikan hal tersebut agar kerugian PDAM Tirta Alam tidak berkelanjutan tiap tahunnya.
"Jadi apa salahnya surat ini. Laporan keuangan PDAM Tarakan yang sdh di audit oleh Kantor Akuntan Publik, baru diberikan masuk baik kok jadi heboh," ujarnya
Pukat UPA, kata Soewitno, sangat tertarik akan viralnya berita ini sehingga sebagai lembaga yang konsisten dalam pemberantasan korupsi terpanggil untuk meluruskan semua yang tergambar dalam Laporan keuangan audited tersebut.