DPRD Kalsel & KPI Pusat Cari Solusi Terkait Masa Kepengurusan KPID

20 November 2024 14:23 WIB

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat ( Humas DPRD Kalsel )

Jakarta, radiosmartfm.com - Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mencari solusi terkait kepengurusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Selasa (19/11), di Jakarta.

Menyusul belum jelasnya status kepengurusan KPID Kalsel masa jabatan 2021-2024, yang seharusnya berakhir pada Agustus lalu.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, mengatakan pihaknya menyadari pentingnya peran KPID dalam pengawasan penyiaran.

Pembahasan bersama KPI Pusat juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel dan perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.

Sejumlah kendala terungkap dalam pembahasan tersebut, di antaranya karena dekat dengan gelaran Pilkada Serentak 2024 yang berdampak pada keterlambatan penanganan peralihan dan pergantian masa jabatan lembaga tersebut.

"Kami optimis dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antar wakil rakyat dan eksekutif, kendala tersebut dapat diatasi," tuturnya.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel menerbitkan SK perpanjangan masa jabatan KPID, setidak-tidaknya hingga akhir tahun anggaran 2024, yakni akhir Desember nanti.

Selama perpanjangan tersebut, hak-hak anggota KPID, seperti honorarium, harus tetap diakomodir karena mereka masih melaksanakan perannya, walaupun masa jabatan sudah berakhir.

Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Evri Rizqi Monarshi, menyambut positif pembahasan tersebut yang menurutnya jadi wujud komitmen legislatif terhadap KPID Kalsel.

"Kami tentunya berharap lebih, bahwa Komisi I selaku 'orang tua' KPID Kalsel dapat sepenuh hati mengawal permasalahan ini. Sehingga aktivitas-aktivitas penyelenggaraan pengawasan penyiaran di Kalsel dapat berjalan dengan baik," ujar Evri.