Makassar, SmartFM - Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan akses pendidikan, terutama bagi warga prasejahtera. Hal ini ditegaskan saat ia menerima audiensi dari Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) di Ruang Wakil Wali Kota, Balai Kota Makassar, Rabu (2/7/2025).

Dalam audiensi tersebut, KPRM menyampaikan keresahan masyarakat terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya jalur domisili dan afirmasi untuk tingkat PAUD, SD, dan SMP.

Banyak warga dari keluarga kurang mampu merasa kesulitan karena kurangnya informasi serta keterbatasan akses terhadap teknologi digital.

Menanggapi hal itu, Aliyah Mustika Ilham merespon dengan penuh empati.

"Saya sangat menghargai aspirasi KPRM. Pemerintah Kota Makassar akan terus hadir dan mengawal agar tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan. Pendidikan adalah hak semua anak," tegasnya.

Aliyah menjelaskan, sistem PPDB saat ini memang telah berbasis aplikasi. Namun, ia mengakui bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan digital yang memadai.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan sosialisasi yang lebih masif serta pendampingan langsung kepada warga.

“Kami tidak hanya mengandalkan sistem, tapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Pemerintah harus menjadi jembatan, bukan sekadar pengatur regulasi,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, yang turut hadir dalam pertemuan, memberikan penjelasan teknis soal skema PPDB. Jalur pendaftaran dimulai dari domisili, afirmasi, hingga mutasi. Ia mengimbau warga agar tidak hanya memilih satu sekolah agar distribusi siswa bisa merata.

Achi juga menyampaikan bahwa jalur afirmasi memberikan kuota khusus bagi anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyandang disabilitas yang telah terdaftar di sistem Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS).

Untuk jenjang SD, tersedia hingga 28 kursi per kelas.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar saat ini telah menghadirkan 30 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bagi anak-anak putus sekolah maupun mereka yang berada di luar usia pendidikan formal.

SKB ini menawarkan berbagai pelatihan seperti keterampilan menjahit, seni, hingga olahraga.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, menambahkan bahwa pada tingkat SMP, tersedia kuota afirmasi untuk 150 siswa yang juga terdata dalam sistem TKS.

Pihak KPRM menyampaikan apresiasi atas kesediaan Wakil Wali Kota mendengarkan langsung suara rakyat kecil.

“Kami sangat berterima kasih atas ruang dialog ini. Semoga langkah ini menjadi awal dari perbaikan nyata di lapangan,” ujar Nurlina, Koordinator KPRM.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Fathur Rahim, Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman, dan Sekretaris Dinas Sosial I Nyoman Aria Purnabhawa.

Sementara dari pihak KPRM hadir Nurlina (Koordinator), Ramlah (Sekretaris), Dg Caya (Penasehat), Dg Nurung & Yusrina (Divisi Pendidikan), Hasma (Divisi Kesehatan), serta Syachria (Divisi Ekonomi).

Aliyah menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan terus berupaya menjaga keadilan akses pendidikan sebagai fondasi masa depan kota yang inklusif dan berkelanjutan.