Pemprov Sulsel Bahas Draft Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027 Bersama Bank Indonesia

27 Mei 2025 13:00 WIB
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027 secara virtual di Ruang Toraja, Kantor Gubernur Sulsel, Senin (26/5/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027 secara virtual di Ruang Toraja, Kantor Gubernur Sulsel, Senin (26/5/2025). ( Dok Humas Pemprov Sulsel )

Makassar, SmartFM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2027, yang secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, pada Senin, 26 Mei 2025.

Rapat yang berlangsung secara virtual dari Ruang Toraja, Kantor Gubernur Sulsel, ini diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulsel dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menyampaikan bahwa penyusunan roadmap ini merupakan bagian penting dalam menyusun arah kebijakan pengendalian inflasi daerah, yang akan dibahas lebih lanjut dalam High-Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Sulsel mendatang.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Peta Jalan Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027. Kita mengapresiasi Bank Indonesia yang telah memfasilitasi rapat penting ini,” ujarnya.

Jufri menggarisbawahi bahwa pemicu inflasi di Sulawesi Selatan umumnya berasal dari faktor-faktor yang sama dari tahun ke tahun.

Beberapa di antaranya adalah konsumsi rumah tangga, perubahan tarif listrik, harga emas, serta komoditas pangan strategis seperti cabai.

“Biasanya konsumsi rumah tangga berkontribusi besar. Jika ada kebijakan perubahan tarif listrik, itu juga menjadi pemicu. Demikian pula dengan harga emas dan kebutuhan pangan seperti cabai,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya memiliki strategi pengendalian inflasi yang menyeluruh, mulai dari hulu, antara, hingga hilir, guna mengantisipasi gejolak harga serta menjaga daya beli masyarakat.

“Kita berharap ada referensi pengendalian inflasi dari seluruh rantai pasok—hulu, antara, dan hilir—agar langkah mitigasinya bisa lebih tepat dan terukur,” tambahnya.

TPID Provinsi Sulawesi Selatan sendiri merupakan kolaborasi lintas lembaga, terdiri dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan.

Sinergi antarinstansi ini diharapkan dapat memperkuat strategi pengendalian inflasi yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk tekanan harga komoditas dan gejolak pasokan.

Dengan adanya roadmap yang terstruktur dan terarah, Pemerintah Provinsi Sulsel optimistis dapat menjaga inflasi tetap terkendali serta mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

95.9 fm
97.8 fm