Manado, SmartFM – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menggelar kegiatan Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah bertempat di Ballroom 2 Lantai 3 Four Points by Sheraton Manado. Jumat (13/06/2025).

Gubernur Sulawesi Utara Mayjen (Purn) Yulius Selvanus yang diwakilkan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, dalam sambutannya menyampaikan 8 misi utama Sulawesi Utara untuk periode 2025-2029, salah satunya adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Beliau menekankan bahwa pembangunan kependudukan bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat, namun memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, dunia akademik, mitra pembangunan, dan seluruh komponen masyarakat.

Wagub berharap bahwa kegiatan ini dapat menghasilkan peta jalan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika serta tantangan kependudukan di Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang isu kependudukan biasanya kita akan banyak bicara tentang angka-angka tetapi yang harus kita pahami bersama bahwa masalah kependudukan bukan hanya sekedar angka-angka statistik belaka tapi merupakan sumber daya utama dari bagaimana kita membangun pembangunan manusia keseluruhan pada umumnya dan bagaimana kualitas sumber daya manusia kedepan dapat kita tingkatkan, oleh karena itu pembangunan kependudukan dan keluarga harus menjadi agenda utama dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah."ujarnya.

Wamendukbangga juga menjelaskan mengenai Sasaran Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) mencakup lima indikator yang menjadi fokus utama dalam pembangunan kependudukan pada periode 2025-2029, antara lain:

1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk: Pengendalian angka kelahiran remaja dan pemenuhan kebutuhan ber-KB.
2. Peningkatan Kualitas Penduduk: Akses yang merata terhadap pendidikan dan kesehatan.
3. Pembangunan Keluarga: Program unggulan seperti i-Bangga, jaminan kesehatan, dan fasilitas dasar yang layak.
4. Penataan Persebaran Penduduk: Menanggapi tantangan urbanisasi yang terus berkembang.
5. Penguatan Tata Kelola Data Kependudukan: Sebagai dasar kebijakan yang akurat dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan tantangan utama yang perlu dijawab, antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah, urbanisasi tanpa perencanaan yang jelas, kesenjangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, masalah stunting, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengangguran usia muda. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan desain pembangunan kependudukan yang komprehensif dan menyelaraskan dengan rencana pembangunan daerah.

Lebih lanjut Wamendukbangga juga menjelaskan Program Quick Wins dalam mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029, Kemendukbangga/BKKBN menjalankan beberapa program quick wins, di antaranya:

• Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)
• Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA)
• Gerakan Ayah Teladan (GATI)
• Lansia Berdaya
• Super Apps Keluarga Indonesia

Insiatif ini kami dorong untuk diadopsi di daerah sebagai bentuk percepatan dan inovasi layanan pembangunan keluarga dengan tujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menginternalisasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam dokumen perencanaan daerah."jelasnya.

Wamendukbangga Isyana Bagoes Oka berharap RPJMD lima tahun kedepan bukan sekedar menjadi dokumen administratif belaka melainkan benar-benar menjadi peta jalan pembangunan manusia Indonesia yang adil, tangguh dan berkelanjutan serta dengan semangat gotong royong antara pusat dan daerah mari kita satukan langkah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk dapat memastikan bahwa setiap keluarga Indonesia menjadi kuat, sehat, mandiri dan berdaya menuju Indonesia Emas 2024.”pungkasnya.

Turut hadir Dr. Bonavasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Sunarto, SE, MM, Inspektur Wilayah I, Rendy Jaya Laksmana, ST, MM, Dirjen Bangda Kemendagri (Via Zoom), Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, dr. Jeanny Yola Winokan, MAP, Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, dan sejumlah Kepala Instansi Pemerintah serta Perwakilan Kemendukbangga BKKBN di seluruh Sulawesi.