Makassar, SmartFM - Pemerintah Kota Makassar saat ini menjadi perhatian Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mendapatkan proyek strategis pengelolaan sampah melalui program nasional Indonesia Sustainable Waste Management Program (ISWMP).

Program ini merupakan inisiatif untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kota-kota besar dan kawasan industri.

ISWMP bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memaksimalkan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya ekonomis.

Program yang sudah berjalan beberapa waktu lalu ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam menangani persoalan sampah yang semakin menumpuk.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik program ini. Ia mengungkapkan bahwa TPA di Makassar saat ini mengalami penumpukan sampah yang cukup tinggi dan menjadi persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan secara sistematis dan berkelanjutan.

“Yang bisa meredam kondisi saat ini yang proses penumpukan di TPA bisa dikelola secara efektif. Sehingga kami cari solusi, apalagi adanya program ini,” ujar Munafri dalam pertemuan bersama perwakilan Kementerian PU dan pihak terkait, Kamis (25/05/2025).

Selain itu, Munafri menyampaikan bahwa delapan unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang ada di Makassar saat ini rusak dan tidak berfungsi.

Kondisi Tempat Penampungan Sementara (TPS) juga masih menjadi masalah tersendiri bagi pengelolaan sampah di kota tersebut.

Sementara itu, Komang Raka dari Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Kementerian PU menjelaskan bahwa program pengelolaan sampah berskala besar ini telah lama berjalan, namun belum sepenuhnya menyentuh sejumlah kota besar, termasuk Makassar.

“Di Kementerian sendiri ada program yang sebenarnya sudah berjalan sejak lama, tapi belum tersentuh. Padahal ini diperuntukkan bagi kota-kota besar,” ujar Komang.

Program ini dirancang untuk mengolah sampah dengan kapasitas 100 ton per hari dengan nilai investasi mencapai Rp100 miliar. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan program ini dalam waktu satu tahun, baik dari sisi pendanaan maupun pengelolaan pasca pembangunan.

Program ISWMP mengharuskan kabupaten dan kota, terutama kota industri dan kota besar, menyediakan lokasi Pengolahan Sampah Terpadu (PTST).

Sistem pengelolaan ini menghasilkan residu maksimal 12 persen dari total sampah yang diolah, dengan opsi teknologi yang bervariasi mulai dari briket, bahan bakar minyak, hingga kendaraan daur ulang. Bahkan secara teknologi, residu nol persen sangat mungkin dicapai.

“Namun, angka 12 persen itu merupakan hasil negosiasi karena kemungkinan mengandung limbah B3 atau limbah medis,” jelas Komang.

Sejumlah daerah seperti Depok, Bandung, Indramayu, Bali, dan Padang telah menerima bantuan minimal Rp100 miliar untuk implementasi program ini.

Sementara untuk Makassar, jatah program akan segera dikoordinasikan dengan Balai Wilayah, agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

“Nanti jatah untuk Kota Makassar kami akan koordinasikan dengan Balai. Pada saat itu nanti, kita akan bersama-sama melihat kondisi dan kebutuhannya secara langsung,” pungkas Komang.