Makassar, SmartFM - Rencana kerja sama antara PT Masmindo Dwi Area dan perusahaan tambang global Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc untuk menggarap proyek tambang emas berskala besar di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan, menuai respons tegas dari Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Dalam keterangannya kepada media, Senin (14/4), Gubernur Andi Sudirman menyatakan kekhawatiran serius terhadap potensi dampak lingkungan dan ketimpangan sosial yang mungkin ditimbulkan oleh proyek tersebut. Apalagi, rencana eksplorasi disebut-sebut akan menggunakan metode tambang terbuka (open pit), serupa dengan model tambang raksasa Freeport di Timika, Papua.

“Kita akan menyurati Bapak Presiden untuk meminta evaluasi ulang atas izin tambang di Luwu. Pertama, terkait siapa yang mengelola dan bagaimana metode pengelolaannya. Ini menyangkut masa depan lingkungan, apalagi jika menggunakan metode open pit dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Andi Sudirman.

Ia juga mengingatkan bahwa proyek semacam ini berpotensi menimbulkan kerusakan permanen pada lingkungan, serta meminggirkan masyarakat lokal dari manfaat ekonomi. “Kita semua tahu bagaimana kondisi di sekitar tambang Freeport. Kubangan besar, penebangan pohon di mana-mana, dan rakyat Papua belum juga sejahtera sampai hari ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Andi menyebut bahwa proyek tersebut bertentangan dengan arahan Presiden RI terkait pengelolaan kekayaan alam yang seharusnya dikuasai dan dikelola oleh pengusaha lokal, bukan perusahaan dari Jakarta, apalagi dari luar negeri.

“Yang menikmati justru bukan orang lokal, tapi mereka yang jauh dari dampak. Ini tidak adil. Jika dikelola oleh lokal, tentu ada ikatan sosial, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan warga,” tambahnya.

Ia juga menyinggung kondisi Luwu yang hingga kini masih kerap dilanda banjir. Menurutnya, pembukaan lahan tambang akan memperburuk daya dukung lingkungan, memperbesar risiko banjir, dan pada akhirnya merugikan masyarakat kecil.

“Pembangunan yang mengabaikan moral dalam pengelolaan serta daya dukung lingkungan akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat kecil. Karena itu, kita harus bicara. Kita harus minta Bapak Presiden mempertimbangkan ulang,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan akan terus mengawal isu ini agar tidak mengorbankan masa depan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Luwu demi kepentingan ekonomi jangka pendek pihak luar.

TERKINI

Program BRI KlasterHidupku Dukung Klaster Rumah Ulos Hingga Sukses

23 April 2025 16:51 WIB

Dirut BRI Hery Gunardi Resmi Terpilih Sebagai Ketum Perbanas Periode 2024-2028

23 April 2025 14:54 WIB

BRI Beri Kemudahan Bagi Jemaah Haji Melalui Banknotes dan Living Cost

23 April 2025 14:52 WIB

Dukung UMKM Naik Kelas, BRI Bawa UMKM Binaan ke FHA Food & Beverage 2025 di Singapura

23 April 2025 14:48 WIB