Bahas Penataan Non-ASN, Jufri Rahman Hadiri Rapat Virtual dengan Mendagri dan Menpan RB

9 Januari 2025 13:00 WIB

( Dok Pemprov Sulsel )

Makassar, SmartFM - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekda Sulsel) Jufri Rahman mengikuti rapat virtual tentang penataan Non-ASN bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Rabu (8/1).

Rapat membahas mandat pengangkatan pegawai Non-ASN menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mendagri menyoroti daerah-daerah yang belum optimal mengusulkan penerimaan PPPK meskipun data di Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah tersedia.

“Seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, Mendagri meminta penjelasan atas kendala yang dihadapi, dan mereka telah memberikan mitigasi serta rencana aksi yang jelas,” ungkap Jufri Rahman.

Menteri PAN-RB menekankan bahwa penerimaan PPPK harus sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ia juga menyarankan Non-ASN yang memenuhi syarat agar mendaftar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Masa penyelesaian pengangkatan Non-ASN yang awalnya ditargetkan selesai pada akhir Desember 2024 diperpanjang karena beberapa daerah menghadapi kendala teknis.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengusulkan 12.419 formasi PPPK dengan rincian:

Formasi Guru: 5.210 orang
Formasi Tenaga Kesehatan: 98 orang
Formasi Tenaga Teknis: 7.111 orang

Dari jumlah ini, seleksi PPPK tahap pertama telah menghasilkan 6.631 orang terpilih, terdiri dari:

PPPK Tenaga Guru: 801 orang
PPPK Tenaga Kesehatan: 61 orang
PPPK Tenaga Teknis: 5.764 orang

Untuk seleksi tahap kedua yang batas pendaftarannya berakhir pada 15 Januari 2025, jumlah pelamar hingga saat ini mencapai 3.117 orang.

Rapat menampilkan data dari 50 daerah dengan formasi penerimaan PPPK yang lebih kecil dibanding jumlah Non-ASN. Tujuh kabupaten dari Sulawesi Selatan masuk dalam daftar tersebut, yaitu Jeneponto, Bantaeng, Pangkep, Gowa, Takalar, Bone, dan Sinjai.

Jufri Rahman menyebutkan bahwa data Non-ASN yang ada di pangkalan data BKN akan menjadi acuan untuk memastikan semua tenaga Non-ASN dapat diakomodasi, baik sebagai PPPK penuh maupun PPPK paruh waktu. Pemerintah pusat juga berkomitmen untuk memberikan dukungan teknis kepada daerah yang menghadapi kendala dalam proses ini.

Sulawesi Selatan akan terus memaksimalkan proses seleksi PPPK, baik tahap pertama maupun tahap kedua, untuk mencapai target formasi dan menyelesaikan penataan Non-ASN sesuai dengan arahan pemerintah pusat.