Serahkan DIPA & Buku Alokasi TKD 2025, Gubernur Kalsel: Jangan Dikorupsi

19 Desember 2024 09:04 WIB

Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2025 di Kalsel ( Biro Adpim Setdaprov Kalsel )

Banjarmasin, radiosmartfm.com – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 kepada 35 kementerian/lembaga dan 14 pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Kalsel di Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (18/12).

DIPA dan TKA tahun anggaran 2025 untuk Provinsi Kalsel mencapai Rp38,70 triliun dengan porsi porsi belanja APBN sebesar 1,07%.

Gubernur Muhidin berpesan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, dan para pengelola keuangan pada satuan kerja, agar menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, sesuai prioritas, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, tanpa ada tindakan korupsi.

“Segera lakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun 2025, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat kerjasama antara Pusat dan Daerah, serta kerjasama antar daerah,” pesan Muhidin.

Gubernur juga meminta para Bupati dan Walikota agar memastikan pengelolaan TKD dan APBD tahun 2025 sesuai tujuan, bermanfaat, dan optimal dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan anggaran tersebut harus mampu mengembangkan dan membangun pusat-pusat ekonomi baru untuk memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas belanja daerah.

Muhidin tak lupa menyampaikan, saat ini Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk merespon berbagai tantangan ekonomi global, antara lain melalui instrumen APBN Tahun 2025 yang dirancang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan

“Intinya jangan dikorupsi, jangan merugikan masyarakat,” ujar Muhidin.

Oleh karena itu, APBN harus dijaga tetap sehat melalui upaya peningkatan penerimaan negara dan belanja negara yang berkualitas. Belanja negara harus dilakukan secara cermat, sesuai prioritas, tepat sasaran, dan memberi dampak secara langsung kepada masyarakat.

“Belanja modal diutamakan untuk mendukung kegiatan masyarakat dan dunia usaha, agar lebih bermanfaat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi,” sambungnya.

Sementara itu, dalam paparannya saat penyerahan DIPA dan TKD, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi menyampaikan laporan kinerja fiskal sepanjang tahun 2024.

Ia menyebut, memasuki periode akhir tahun, pertumbuhan ekonomi di Kalsel hingga akhir Triwulan III 2024 secara yoy tumbuh sebesar 5,23% di atas nasional yang sebesar 4,95%.

Kinerja APBN wilayah Kalsel sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai Rp37,72 triliun, meningkat 24,46% dibandingkan tahun lalu. Realisasi ini terdiri dari belanja K/L sebesar 8,77 triliun dan Belanja Transfer Ke Daerah sebesar 28,96 triliun.

Syafriadi juga menyampaikan, terdapat beberapa satker K/L di Kalsel menempati peringkat 5 besar secara nasional, antara lain satker-satker lingkup Kementerian ATR/BPN, BKKBN, BNN, BKN, dan Kementerian Agama.

“Di kita ada Satker yang menempati peringkat 5 besar secara nasional, seperti Kementerian Agama dan BKKBN,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini diberikan juga penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Kepala Satuan Kerja dalam beberapa kategori antara lain Administrasi Hibah, Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Kinerja Pengelolaan Dana Desa dan DAK Fisik oleh Pemda, Kinerja KPPN dalam penyaluran TKD, Kinerja Perbankan atas Penerimaan Negara, Kinerja Pemda dalam Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Belanja APBD, dan Implementasi Siskeudes Link.