Jakarta, radiosmartfm.com - Kementerian Dalam Negeri terus mendorong seluruh Badan Pendapatan Daerah Kabuputen/Kota di Indonesia agar menerapkan Transaksi Non Tunai (Cashless)/Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP).
Hal itu ditekankan Hendriwan selaku Direktur Pendapatan Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI saat membuka asistensi Penerapan Transaksi Non Tunai (Cashless)/Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Penerimaan Daerah di Orchard Hotel, Jakarta, Selasa (29/10).
Hendriwan mengatakan, penerapan ETP akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efesien.
"Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) agar terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna menopang optimalisasi PAD. Juga dengan adanya elektronifikasi transaksi di Kabupaten dan Kota membuat kenaikan PAD menjadi lebih optimal," ujar Hendriawan.
Baca Juga: Dottoro'ta dan Kelas Berbintang, Inovasi Pemkot Makassar di IGA 2024
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra juga menekankan, pentingnya asistensi ETP Daerah agar terjadi kolaborasi dan sinergi dalam upaya mencapai target pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan.
“Pemerintah Kota Makassar melalui Bapenda Kota Makassar terus melakukan peningkatan pelayanan publik dan sosialisasi yang efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak khususnya melalui PAKINTA (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi) sejak tahun 2022," ucap Firman.
Ia menambahkan, acara ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam elektronifikasi transaksi dan digitalisasi pendapatan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di seluruh Kabupaten Kota se Indonesia.