Lebih lanjut Idah menjelaskan, menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah telah terbentuk tujuh TPAKD se propinsi Gorontalo dan di kukuhkan tanggal 7 Desember 2022.

Idah pun menambahkan Provinsi Gorontalo memiliki 5 program unggulan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yaitu: meningkatkan sumber daya manusia, agro maritim (yang meliputi bidang pertanian,peternakan dan perikanan), mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis umkm, pengembangan sektor pariwisata untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, dan sektor infrastruktur.

Selanjutnya Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus yang diwakilkan oleh Wakil Gubernur Victor Mailangkay dalam sambutannya menyampaikan menyambut baik penyelenggaraan rapat koordinasi ini sekaligus memberikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara atas dedikasi dan komitmennya dalam menyelenggarakan kegiatan yang bernilai penting dan strategis ini. Rakorwil ini adalah momentum krusial untuk mengevaluasi program kerja TPAKD dan merumuskan langkah-langkah akselerasi akses keuangan di daerah.

Ia menambahkan Literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah, keduanya memiliki peran krusial dalam mencapai prioritas pembangunan daerah khususnya yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sulawesi Utara seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, akses keuangan yang inklusif dan merata, ini merupakan salah satu kunci dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan yang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Diketahui berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022, Indeks Literasi Keuangan Provinsi Sulawesi Utara berada di angka 50,13 persen dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 86,23 persen. Kedua angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang masing-masing sebesar 49,68 persen dan 85,10 persen. Meskipun demikian, kita masih dihadapkan pada gap sebesar 36,10 persen antara literasi dan inklusi keuangan.

Ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap produk keuangan sudah cukup luas, namun pemahaman masyarakat tentang produk-produk tersebut masih perlu ditingkatkan,” ujar Wagub.

Untuk mengatasi tantangan akan akses keuangan, Wagub mengungkapkan bahwa Sulut patut berbangga bahwa 16 TPAKD Provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara telah terbentuk dan dikukuhkan pada September 2021 sebagai forum koordinasi vital TPAKD berfungsi mempercepat akses keuangan di daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sebagai informasi Wagub juga menuturkan bahwasanya Industri Jasa Keuangan yang beroperasi di Sulawesi Utara sangat beragam, di mana untuk saat ini terdapat 29 Kantor Cabang Bank Umum, 1 Kantor Pusat BPD, 15 Kantor Pusat BPR, 41 entitas perusahaan pembiayaan, 3 entitas modal ventura, serta 47 entitas asuransi umum dan asuransi jiwa.

Lewat potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah yang tergabung dalam TPAKD untuk memperluas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat,”tuturnya.

Sebagai penutup Wagub berharap melalui Rakorwil ini seluruh peserta yang hadir dapat berdiskusi secara mendalam mengenai strategi dan program inovatif yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi gap antara literasi dan inklusi keuangan.

Wagub pun mengajak “Mari kita manfaatkan forum ini untuk berbagi pengalaman terbaik, mengidentifikasi solusi atas tantangan yang ada, dan merumuskan langkah-langkah kolaboratif yang lebih efektif, semoga pertemuan ini menghasilkan komitmen dan langkah nyata yang akan membawa kemajuan signifikan bagi percepatan akses keuangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo,” tutupnya.