Makassar, SmartFM - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel dalam memperkuat kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintahan desa.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD ABPEDNAS) Sulawesi Selatan di VIP A Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (3/7).

Audiensi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Kerja Nasional ABPEDNAS yang akan berlangsung pada 3–5 Juli 2025 di Jakarta.

“BPD bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan desa. Mereka adalah mitra strategis kepala desa yang harus memahami regulasi terbaru, memainkan peran penting, dan mampu menjalankan tata kelola yang baik,” ujar Fatmawati.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan berkelanjutan serta dorongan untuk memperoleh sertifikasi sebagai pengakuan atas kompetensi profesional mereka.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif ABPEDNAS dalam memfasilitasi pelatihan rutin. Ke depan, saya mendorong agar anggota BPD memiliki sertifikasi, demi mendorong profesionalisme dan kualitas pemerintahan desa,” lanjutnya.

Fatmawati juga menyoroti pentingnya peran BPD dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara akuntabel dan transparan. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan desa disebutnya sebagai kunci utama demokrasi tingkat lokal.

“BPD harus aktif memastikan APBDes dikelola tepat sasaran dan transparan. Tidak kalah penting, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses perencanaan dan evaluasi kebijakan desa,” tegasnya.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital disebut sebagai strategi penting untuk mendukung transparansi dan pelaporan kerja BPD. Wagub mengusulkan penggunaan platform daring guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Sementara itu, Penasehat ABPEDNAS Sulsel, Supriadi Kadir, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemprov Sulsel terhadap pemberdayaan perangkat desa, termasuk BPD.

“Kami melihat Pemprov Sulsel sangat konsisten dalam memperkuat semua elemen desa, bukan hanya kepala desa, tetapi juga BPD dan masyarakat desa lainnya,” ucap Supriadi.

Ia juga menilai bahwa respons positif dan dukungan dari Wakil Gubernur menjadi dorongan besar bagi ABPEDNAS dalam mewujudkan kemajuan desa yang lebih baik di Sulsel.

“Banyak desa di Sulsel telah meraih prestasi nasional. Ini bukti nyata dari komitmen Pemprov dalam mendukung kemajuan desa,” ujarnya.

Audiensi ini pun menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara ABPEDNAS dan Pemprov Sulsel dalam mewujudkan tata kelola desa yang maju, mandiri, dan akuntabel.