Makassar, SmartFM - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (8/5).

Dalam sambutannya, Fatmawati menegaskan bahwa stunting masih menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan. Ia menyebut upaya penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif dan lintas sektor.

“Stunting bukan hanya soal tumbuh kembang fisik anak, tapi berdampak pada kualitas sumber daya manusia ke depan. Ini adalah pekerjaan besar yang harus dikerjakan bersama, secara lintas sektor,” ujar Fatmawati.

Ia menyoroti masih banyak daerah yang belum memahami sektor utama (leading sector) dalam upaya percepatan penurunan stunting serta peran strategis TPPS.

Fatmawati menekankan bahwa penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, melainkan melibatkan setidaknya 14 instansi, termasuk BKKBN, BPOM, dan Kementerian Agama.

Wagub juga memberikan apresiasi atas kontribusi aktif TP-PKK dalam penanganan stunting. Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Sulsel telah menyalurkan bantuan kepada 10 daerah dengan prevalensi stunting tertinggi pada peringatan Hari Kartini pekan lalu.

Ia turut menyoroti keberhasilan Kabupaten Takalar yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. “Saya ingin, bila survei selanjutnya keluar, angka stunting di Sulsel sudah satu digit. Saya yakin dan percaya, selama semangat itu ada, kita bisa wujudkan penurunan stunting yang nyata,” tegasnya.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat prevalensi stunting di Sulsel mencapai 27,4% pada 2023. Angka ini turun signifikan menjadi 23,3% pada 2024, sebuah capaian yang dinilai patut ditingkatkan melalui strategi terpadu.

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah konkret percepatan penurunan stunting di seluruh kabupaten/kota. Fatmawati selaku Ketua TPPS Provinsi Sulsel juga memimpin sesi monitoring dan evaluasi terhadap kinerja TPPS daerah.

Dalam evaluasi tersebut, sejumlah kabupaten dengan prevalensi stunting tinggi seperti Jeneponto, Enrekang, Takalar, Maros, dan Tana Toraja memaparkan tantangan serta hambatan dalam pelaksanaan program. Sementara itu, daerah dengan angka stunting rendah seperti Barru, Bone, dan Selayar membagikan praktik baik yang dapat menjadi referensi untuk daerah lain.

Fatmawati mendorong agar seluruh kabupaten/kota dengan angka stunting dua digit segera mengoptimalkan strategi agar dapat mencapai angka satu digit.

Rakor ini dihadiri oleh Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Sulawesi Selatan, Ketua TPPS kabupaten/kota, Dinas P3A Dalduk KB Sulsel, serta perwakilan dari BKKBN, BPOM, Kemenag, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan sejumlah instansi terkait lainnya.