Wali Kota Makassar dan BPS Perkuat Kolaborasi dalam Pemanfaatan Data Statistik

27 Maret 2025 13:30 WIB

( Dok Humas Pemkot Makassar )

Makassar, SmartFM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Abdul Hafid, di Ruang Rapat Wali Kota pada Rabu (26/3). Pertemuan ini membahas pentingnya data statistik dalam perencanaan pembangunan serta upaya kolaborasi antara Pemkot Makassar dan BPS untuk menghadirkan data yang lebih akurat dan berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri menegaskan bahwa validasi data merupakan aspek krusial dalam pengambilan kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang didasarkan pada data yang tidak akurat dapat berisiko menghasilkan keputusan yang kurang efektif.

"Kita harus berbicara dengan data yang valid. Jangan sampai metodenya bagus, tetapi sumber datanya tidak akurat. Oleh karena itu, pemerintah kota akan bekerja sama dengan BPS untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam pembangunan," ujar Munafri.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar berencana mengembangkan program Kelurahan dalam Angka, yang akan menghadirkan data statistik hingga tingkat kelurahan. Dengan adanya data ini, setiap wilayah dapat memiliki informasi yang lebih detail guna mendukung perumusan kebijakan lokal.

Selain itu, Munafri juga meminta agar dilakukan penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebagai indikator efisiensi investasi di Kota Makassar. ICOR dinilai penting untuk mengevaluasi seberapa besar pengeluaran pemerintah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Dengan ICOR, kita bisa menghitung seberapa besar dana yang dikeluarkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini penting agar investasi publik bisa lebih optimal," tambahnya.

Ke depan, Pemkot Makassar juga menargetkan sistem pendataan yang lebih terintegrasi dengan pendekatan by name, by address, sehingga seluruh warga dapat terakomodasi dalam program pemerintah secara lebih akurat dan tepat sasaran.

Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, menyambut baik langkah kolaboratif yang dilakukan bersama Pemkot Makassar. Ia menekankan bahwa data statistik memegang peran penting dalam mendukung kebijakan yang tepat guna.

"Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar memiliki peran strategis dalam perekonomian regional. Kota ini menyumbang 34% dari total perekonomian Sulsel, sehingga kebijakan yang diambil di Makassar sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi provinsi secara keseluruhan," jelasnya.

Ia juga menguraikan berbagai program BPS yang telah berjalan bersama Pemkot Makassar, termasuk evaluasi statistik sektoral yang melibatkan seluruh SKPD serta program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) guna meningkatkan literasi statistik masyarakat.

Selain itu, Hafid menyampaikan bahwa BPS tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026, yang bertujuan untuk memperoleh data komprehensif terkait kondisi perekonomian Makassar.

Sebagai langkah awal, pada tahun 2025, BPS akan melaksanakan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk memperkirakan jumlah penduduk dan karakteristik demografi Makassar sebelum sensus utama dilakukan.

Dalam pertemuan ini, BPS juga memaparkan kondisi makro sosial ekonomi Makassar, termasuk pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, serta perkembangan sektor pariwisata yang menjadi salah satu daya tarik utama kota ini.

Dengan sinergi yang kuat antara Pemkot Makassar dan BPS, diharapkan perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dapat semakin diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kota ini.