Sekda Sulsel Ikuti Exit Meeting Hasil Pemeriksaan Interim BPK RI

25 Maret 2025 12:18 WIB

( Dok Humas Pemprov Sulsel )

Makassar, SmartFM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menghadiri Exit Meeting Hasil Pemeriksaan Interim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Sekda, Kantor Gubernur Sulsel, pada Senin (24/3/2025).

Jufri Rahman menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari pemeriksaan pendahuluan (interim) yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih rinci setelah Pemerintah Provinsi Sulsel menyerahkan Laporan Keuangan (LK).

"Pemeriksaan interim ini telah berlangsung selama 35 hari. Setelah Pemerintah Provinsi menyerahkan laporan keuangan, pemeriksaan akan berlanjut dengan tahap lebih rinci selama 35 hari ke depan," ungkap Jufri.

Dalam exit meeting ini, beberapa temuan dan rekomendasi disampaikan, termasuk perjanjian kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak ketiga, serta poin-poin dalam kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan Bank Sulselbar.

"Kepala BKAD sebagai bendahara umum daerah telah memberikan masukannya. Begitu juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun), serta OPD lainnya yang memiliki perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga," jelasnya.

Jufri juga menyoroti perlunya peninjauan ulang terhadap perjanjian dengan Bank Persepsi Pemprov, dalam hal ini Bank Sulselbar. Ia menekankan bahwa ada beberapa ketentuan yang perlu dicermati ulang, terutama terkait kewajiban pajak.

"Beberapa objek yang seharusnya tidak dikenakan pajak—karena Pemprov bukan subjek pajak—ternyata masih dikenakan. Ini perlu dicermati kembali agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi perjanjian," tambahnya.

Lebih lanjut, Jufri menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan rinci BPK RI akan disampaikan setelah tahap pemeriksaan lanjutan selesai dilakukan.

"Kami akan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel," tutupnya.