Makassar, SmartFM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelar audiensi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang guna membahas langkah strategis dalam menangani banjir yang kerap melanda Kota Makassar. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota pada Senin (24/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk pembangunan dan pemeliharaan bendungan, kolam regulasi, serta waduk. Namun, ia menekankan bahwa masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut guna memastikan sistem pengendalian banjir berjalan efektif.
"Permasalahan banjir di Makassar tidak bisa hanya ditangani oleh satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota, BBWS, serta stakeholder terkait agar solusi yang diterapkan dapat berjalan optimal," ujarnya.
Dr. Suryadarma juga menyoroti kendala infrastruktur, seperti jaringan kabel bawah tanah yang menghambat aliran air dalam sistem drainase, sehingga memperparah banjir saat curah hujan tinggi.
"Salah satu kendala utama yang kami temukan adalah adanya kabel-kabel bawah tanah yang menghambat aliran air dari drainase sekunder ke drainase primer," jelasnya.
Sebagai langkah strategis, ia menekankan bahwa pembenahan infrastruktur drainase menjadi prioritas utama guna memastikan pengendalian daerah aliran sungai (DAS) berjalan dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi langkah BBWS Pompengan Jeneberang dalam membantu menangani banjir di Makassar.
"Kami sangat mengapresiasi perhatian dari BBWS. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kita untuk berdiskusi terkait langkah-langkah konkret dalam meminimalkan banjir di Makassar," ujar Munafri.
Munafri menyoroti dua titik utama yang menjadi perhatian khusus dalam penanganan banjir, yaitu Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo. Kedua ruas jalan ini sering terendam saat hujan deras, menyebabkan kemacetan parah dan mengganggu aktivitas masyarakat.
"Kecamatan Manggala juga menjadi fokus perhatian karena termasuk wilayah rawan banjir yang terdampak. Upaya perbaikan di kawasan ini harus segera dilakukan secara bersama-sama," tambahnya.
Selain faktor infrastruktur, Munafri menegaskan pentingnya pengerukan kanal dan drainase guna mengatasi sedimentasi yang menyebabkan penyumbatan aliran air.
"Sedimen yang menumpuk di kanal menjadi penyebab utama banjir. Kami perlu membahas bagaimana proses pengerukan ini dilakukan agar hasilnya benar-benar efektif," ujarnya.
Selain perbaikan infrastruktur, Munafri menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengusulkan edukasi yang lebih masif agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat drainase.
"Perlu ada pendekatan persuasif dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat. Jangan sampai upaya kita dalam memperbaiki drainase justru terganggu oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan," tegasnya.
Terkait masalah kabel dalam drainase yang menjadi salah satu faktor penghambat aliran air, Munafri mengatakan perlu adanya pembahasan dengan berbagai stakeholder untuk mencari solusi terbaik.
Sebagai tindak lanjut, Munafri mengusulkan pertemuan teknis lanjutan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam penanganan banjir. Ia berencana mengundang berbagai pihak terkait, termasuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), guna membahas regulasi yang tepat dalam menindaklanjuti program ini.
"Kami akan mengadakan pertemuan kembali setelah Lebaran dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemprov Sulsel dan stakeholder lainnya, agar solusi yang dirumuskan dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku," ujarnya.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir; anggota Tim Transisi Kota Makassar, Prof. Dr. Batara Surya; serta camat dari tiga kecamatan rawan banjir, yakni Rappocini, Tamalate, dan Manggala.