Pemprov Sulsel Dorong Penyediaan Perumahan Bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

8 Desember 2024 15:33 WIB

( Dok Pemprov Sulsel )

Makassar, SmartFM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap perumahan bersubsidi yang layak huni.

Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), berbagai upaya telah dilakukan untuk memperluas ketersediaan dan meningkatkan kualitas perumahan di wilayah ini.

Hingga akhir November 2024, berdasarkan data dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), terdapat 69.726 unit rumah tersedia di Sulsel. Rumah-rumah ini berasal dari kontribusi 16 asosiasi pengembang.

Asosiasi REI menjadi penyumbang terbesar dengan 34.084 unit, diikuti oleh APERSI dengan 17.623 unit, PI sebanyak 7.450 unit, dan HIMPERRA dengan 6.346 unit, sementara sisanya berasal dari asosiasi pengembang lainnya.

Pada tahun 2024, realisasi pembangunan rumah subsidi hingga November mencapai 13.558 unit. Dari jumlah ini, REI menyumbang realisasi tertinggi dengan 6.410 unit, disusul oleh APERSI dengan 3.681 unit, PI sebanyak 1.429 unit, dan HIMPERRA sebanyak 1.141 unit.

Kepala Dinas Perkimtan Sulsel, Andi Bakti Haruni, mengungkapkan bahwa fasilitasi pembangunan perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi prioritas pemerintah.

"Kami telah memfasilitasi pembangunan sebanyak 34.084 unit rumah subsidi untuk MBR. Ini adalah bagian dari upaya kami memberikan hunian yang layak bagi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga memperkenalkan program Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Kualifikasi Menengah (Serasi Peran). Program ini berpedoman pada Permen PUPR Nomor 24/PRT/M/2018 dan bertujuan meningkatkan kualitas serta jaminan legalitas pengembang. Hingga 2024, sebanyak lima pengembang telah mendapatkan sertifikasi ini.

“Dengan sertifikasi pengembang, kami memastikan kompetensi dan legalitas para pengembang, sehingga kualitas dan proses pembangunan perumahan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Andi Bakti.

Program sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengembang dan mendorong pembangunan perumahan berkualitas.

Upaya Pemprov Sulsel dalam mendukung sektor perumahan ini diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan sekaligus memberikan solusi hunian yang terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.