DPW KIPRA Kalsel Siap Gelar Program Makan Bergizi Gratis untuk Pelajar

29 Oktober 2024 05:17 WIB

DPW KIPRA Kalsel gelar rapat untuk siapkan program Makan Bergizi Gratis ( Istimewa )

Banjarmasin, radiosmartfm.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kita Indonesia Prabu (KIPRA) Kalimantan Selatan siap melaksanakan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar TK, SD, SMP, SLTA dan Pondok Pesantren.

Diungkapkan Wahidah, Ketua DPW KIPRA Kalimantan Selatan, pihaknya sudah menggelar rapat pertama untuk kesiapan kabupaten/kota jelang pelantikan di tanggal 7 Desember 2024.

Saat ini sudah terbentuk DPD KIPRA Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Tabalong, serta Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.

“Kegiatan hari ini juga membuka pendaftaran katering di Kalimantan Selatan sesuai zona dan untuk perekrutan anggota,” tuturnya usai rapat di Sekretariat DPW KIPRA Kalimantan Selatan di RM Ikan Bakar, Banjar Indah, Kota Banjarmasin, Senin (28/10).

Pihaknya juga siap melakukan audiensi dengan dinas maupun lembaga terkait lainnya menyusul sudah turunnya SK.Baca Juga: 1.030 Unit Rumah Tidak Layak Huni di Kalsel Bakal Direhab Tahun Depan

Seperti ke jajaran Korem 101/Antasari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Ketua Harian DPW KIPRA Kalimantan Selatan, Sutjipto, mengatakan bahwa sudah ada koordinasi dalam tubuh DPW dan beberapa DPD sudah dibentuk.

Untuk katering, Ia menyatakan siap untuk ikut berperan dan berkontribusi sebagai orang organisasi, yakni dari DPD Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (HIMPIKINDO) Kalimantan Selatan dan pemilik usaha rumah makan dan katering.

Ia juga mengajak anggota organisasi, seperti HIPMIKINDO dan Perkumpulan Perempuan Wirausaha (PERWIRA), untuk turut serta menyukseskan kegiatan tersebut.

“Harapan dengan adanya program ini, kebutuhan makan bergizi pada saat siswa berada di sekolah/pesantren dapat terpenuhi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” harap Sutjipto.

Selain itu, katering yang ikut serta juga harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, tak hanya sekadar Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal, tapi juga ada standar khusus lainnya.