Makassar, smartFM - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (KuKar) secara khusus menggandeng Universitas Partia Artha (UPA) untuk mengawal pengelolaan APBD 2025 daerah tersebut yang nilainya mencapai Rp 12 Triliun.
Sebelumnya, Bupati KuKar, Edi Damansyah telah menandatangani MoU bersama Rektor Universitas Patria Artha (UPA), Bastian Lubis terkait kerjasama tersebut.
Kerjasama itu merupakan perwujudan dari usaha Pemda Kutai Kartanegara untuk mencegah terjadinya potensi kerugian negara.
Bupati KuKar, Edi Damansyah pun meminta peran aktif UPA untuk dapat membantu peningkatan kinerja aparatur sekaligus mengasistensi pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD.
"Agar dapat mengoptimalkan sasaran kinerja keuangan guna mencapai visi misi pemerintah daerah berdasarkan money follow program sehingga sasarannya untuk dapat mensejahterakan masyarakat dapat terealisir sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD," ujar Edi dalam keterangannya di Makassar, belum lama ini.
Ia menegaskan, program kerja Pemkab Kutai Kartanegara harus sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah pusat.
Sementara itu, Rektor Universitas Patria Artha, Bastian Lubis mengatakan, langkah Pemkab KuKar seharusnya dapat dilakukan oleh seluruh Pemda di Indonesia.
Bastian yang juga Pegiat Anti Korupsi ini menyebut bahwa untuk mencapai predikat Good Goverment ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemda.
Seperti peningkatan sumber daya aparatur yang menangani keuangan, mulai PA/KPA, PPTK, Bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
Baca Juga: Tak Kunjung Usai, Bastian Lubis Sebut Korupsi di Indonesia 'Dipelihara'