Makassar, SmartFM - Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Hal ini ditandai dengan kunjungan silaturahmi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Tamalanrea Raya, Rabu (23/7).

Dalam kunjungan tersebut, Sekda Makassar didampingi Inspektur Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Muh. Dakhlan. Mereka disambut langsung oleh Kepala BPKP Sulsel, Rasono.

Sekda Andi Zulkifly menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus penguatan sinergi antarinstansi, khususnya dalam memastikan program-program strategis Pemkot Makassar berjalan tepat sasaran.

“Salah satu yang kami sampaikan adalah permintaan pendampingan dari BPKP, khususnya dalam pengelolaan aset milik pemerintah kota,” ujar Zulkifly.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintahan Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham (Mulia) telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Beberapa program prioritas seperti pemberian seragam sekolah gratis dan sambungan PDAM gratis sudah mulai diimplementasikan.

“Kami ingin memastikan seluruh program dalam RPJMD bisa terlaksana dengan transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Sulsel, Rasono, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas evaluasi atas perjanjian kerja sama antara Pemkot Makassar dengan PT KIK terkait pengelolaan terminal.

“Pemkot meminta masukan dan pendalaman dari BPKP untuk mengevaluasi perjanjian ini. Harapannya, proses pengakhiran kerja sama nanti bisa dilakukan secara akuntabel dan memberikan manfaat optimal bagi pemerintah kota,” ujar Rasono.

Ia menambahkan, BPKP juga berkomitmen mendukung Pemkot Makassar dalam penguatan tata kelola pemerintahan melalui pendampingan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan pencegahan korupsi.

“Termasuk evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terintegrasi, agar pengelolaan pemerintahan semakin berkualitas dan mencapai level yang diharapkan,” tutupnya.