Makassar, SmartFM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, khususnya untuk komoditas unggulan seperti tuna.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Dr. M. Ilyas, ST., M.Sc., saat menghadiri Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, dan 715 di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Rabu, 16 Juli 2025.
Acara ini dihadiri langsung Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Komjen Pol (Purn) Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum., dan diikuti 136 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, asosiasi perikanan, dan mitra strategis KKP.
“Kebijakan penangkapan ikan terukur hanya dapat berjalan optimal jika didukung oleh data potensi perikanan yang akurat dan mutakhir. Ini penting agar kita menghindari eksploitasi berlebihan dan tetap menjaga keberlanjutan,” ujar M. Ilyas.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya laut, terutama dalam tata kelola komoditas strategis seperti tuna.
Ilyas juga menyoroti pentingnya tata ruang laut dan kawasan konservasi. Pemprov Sulsel, kata dia, telah menargetkan 860.000 hektare wilayah konservasi laut, sebagian di antaranya sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta dicadangkan oleh Gubernur.
“Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, memberi arahan agar tata kelola ruang laut menjadi navigasi utama dalam membangun ekonomi biru. Saat ini RTRWP kita tengah disempurnakan ke skala 1:50.000 agar zonasi pemanfaatan laut lebih detail,” jelasnya.
Provinsi Sulsel sendiri memiliki luas wilayah laut mencapai 45.330,55 km². Sulsel juga menjadi provinsi pertama yang berhasil mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam RTRW, melalui Perda Nomor 3 Tahun 2022.
Atas capaian tersebut, Sulsel baru saja menerima penghargaan nasional sebagai Provinsi dengan Penataan Ruang Laut Terbaik dari KKP.
Dalam sambutannya, Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif menyampaikan bahwa tantangan di sektor kelautan terus berkembang, sehingga dibutuhkan adaptasi kebijakan dan tata kelola yang inovatif.
“Kita ingin agar sektor kelautan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga ekosistem. Itulah esensi ekonomi biru,” ujarnya.
Ia memaparkan lima program strategis ekonomi biru KKP, yakni: Perluasan kawasan konservasi perairan, Penangkapan ikan terukur berbasis kuota, Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, Pengawasan wilayah pesisir dan pulau kecil,Pengendalian sampah plastik laut.
Sementara, Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., menyatakan dukungan penuh institusinya terhadap penguatan pengelolaan perikanan di kawasan timur Indonesia.
“Sebagai tuan rumah, kami berkomitmen mendukung KKP, dimulai dari WPPNRI 713. Kami berharap bisa menjadi model pengelolaan perikanan yang berkelanjutan secara nasional,” ungkapnya.
Pertemuan tahunan UPP yang berlangsung hingga Jumat (18/7) ini akan merumuskan rekomendasi strategis pengelolaan perikanan di kawasan WPPNRI 713, 714, dan 715, yang mencakup wilayah Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku, hingga Teluk Berau.