Makassar, SmartFM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan pencegahan stunting dan penanggulangan malnutrisi melalui penyelenggaraan Lokakarya “Komitmen untuk Gizi: Dari Bukti Menuju Dampak”, yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (15/7/2025).

Lokakarya ini merupakan kolaborasi antara Pemprov Sulsel, UNICEF Indonesia, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia, dengan tujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dan memaksimalkan pemanfaatan data untuk program gizi yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan lembaga nasional seperti Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Sekretariat Wakil Presiden RI.

Selain itu, hadir pula para Wakil Bupati/Wali Kota dan pimpinan daerah dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, selaku Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS) Provinsi, diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes., MM., MH.

Dalam sambutannya, Ishaq menekankan pentingnya transformasi data menjadi kebijakan dan aksi konkret.

“Data gizi tidak boleh berhenti di laporan. Harus dimanfaatkan untuk keputusan strategis yang menghasilkan dampak nyata. Kepemimpinan daerah menjadi faktor penentu utama keberhasilan program ini,” tegasnya.

Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku, Henky Widjaja, Ph.D, mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, yakni stunting dan wasting, obesitas, serta kekurangan zat gizi mikro seperti anemia.

Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tapi juga pada kualitas SDM Indonesia dalam jangka panjang.

“Kita memerlukan kolaborasi nyata antara semua pemangku kepentingan. Masalah gizi adalah tanggung jawab bersama,” ujar Henky.

Lokakarya ini menggunakan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dan Strategi Nasional Pencegahan dan Penurunan Stunting (Stranas P3S) 2025–2029 sebagai referensi utama untuk penyusunan rencana aksi daerah yang lebih terukur dan efektif.

Direktur Jenewa Institute, Surahmansah Said, M.P.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam analisis data, penyusunan rencana aksi lintas sektor, serta penyesuaian dengan kebijakan nasional.

Agenda lokakarya meliputi sesi panel, diskusi kelompok, hingga penyampaian pernyataan komitmen dari para pimpinan daerah.

Topik yang dibahas mencakup pengelolaan program gizi, intervensi di sekolah, serta strategi komunikasi perubahan perilaku.

Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta dari provinsi dan kabupaten/kota diminta menyusun dokumen hasil analisis data SSGI dan Stranas P3S, termasuk rencana aksi gizi terpadu hingga tahun 2030.

Dengan terselenggaranya lokakarya ini, diharapkan terbentuk sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan di seluruh level pemerintahan dalam mewujudkan Sulawesi Selatan bebas stunting dan malnutrisi, menuju generasi emas Indonesia 2045.