Banjarmasin, radiosmartfm.com — DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar konsinyering membahas berbagai persoalan mendasar dan tantangan strategis yang dihadapi sektor pendidikan di daerah.
Khususnya dalam konteks peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, H.M Syaripuddin (Bang Dhin), mengatakan bahwa forum konsinyering menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah-langkah kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan di provinsi ini.
"Melalui forum ini kita dapat mempertemukan berbagai data, aspirasi, dan perspektif dari berbagai unsur teknis seperti BPMP untuk bersama-sama menyusun arah kebijakan yang tidak hanya berbasis pada indikator angka, tetapi juga menyentuh realitas sosial dan tantangan struktural pendidikan di Kalimantan Selatan," ujar Bang Dhin.
Ia mengakui jika tantangan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan sangat kompleks.
Mulai dari ketimpangan akses, kualitas guru, keterbatasan infrastruktur, hingga kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta.
Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak bersifat normatif, tetapi benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan rakyat, khususnya anak-anak dari keluarga tidak mampu dan daerah tertinggal.
Dalam diskusi tersebut mengemuka berbagai isu krusial, mulai dari kesenjangan mutu antarwilayah, implementasi kurikulum yang belum merata, pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan, hingga persoalan ketimpangan akses antara sekolah negeri, swasta, dan berbasis keagamaan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Yuli Haryanto, yang menunjukkan sejumlah tantangan mendasar dalam dunia pendidikan.
Pertama, jumlah satuan pendidikan di Kalimantan Selatan telah mencapai 8.309 sekolah, yang terdiri dari 3.895 sekolah negeri dan 4.414 sekolah swasta.