Makassar, SmartFM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merespons secara resmi pemandangan umum sembilan fraksi DPRD Sulsel dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Selasa malam (8/7/2025).

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, membacakan langsung dokumen tanggapan pemerintah setebal 126 halaman yang merespons berbagai masukan terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) prioritas.

Kedua Ranperda tersebut mencakup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029. Paripurna berlangsung hingga pukul 23.30 WITA.

Dalam penyampaiannya yang berlangsung lebih dari dua jam tanpa jeda, Fatmawati menyampaikan apresiasi atas masukan dan kritik dari fraksi-fraksi DPRD.

Ia menyebutnya sebagai bentuk kepedulian konstruktif demi peningkatan tata kelola pemerintahan.

“Setiap kritik adalah masukan berharga yang akan menjadi pijakan kami memperbaiki tata kelola ke depan. Kami berterima kasih atas kepedulian semua fraksi,” ujar Fatmawati.

Dalam jawaban resmi tersebut, Fatmawati mengakui bahwa Pemprov Sulsel tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan. Salah satunya adalah beban utang daerah yang mencapai Rp1,36 triliun.

“Kami berkomitmen menyelesaikan utang ini secara bertahap hingga 2027, agar tidak menghambat pembangunan dan tidak diwariskan ke pemerintahan selanjutnya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti persoalan aset daerah yang secara administratif tercatat, namun belum sepenuhnya dikelola secara fisik, terutama yang berada di daerah terpencil.

“Penataan dan sertifikasi aset akan terus kami lanjutkan demi kejelasan status dan optimalisasi nilai aset daerah,” tambahnya.