“Koordinasi antar lembaga sangat penting, apalagi dalam situasi geopolitik yang tidak menentu,” tegas Jayadi.

Ia juga mengungkapkan bahwa 29 WNI asal Sulsel dideportasi dari Malaysia dalam beberapa bulan terakhir akibat persoalan dokumen dan izin kerja. Disnakertrans langsung melakukan penjemputan dan pendampingan hingga ke daerah asal mereka.

“Bahkan ada bayi usia 10 hari yang ikut dideportasi. Kami jemput langsung ke Parepare. Kami pastikan semua ditangani,” ungkapnya.

Selain fokus pada layanan digital dan migran, Disnakertrans Sulsel juga aktif menggelar job fair dan pelatihan keterampilan. Pada 27–28 Juli mendatang, job fair akan kembali digelar di Kota Parepare, diikuti oleh sedikitnya 25 perusahaan nasional seperti PT IMIP, Pertamina, dan BRI.

“Pada gelaran sebelumnya, lebih dari 200 orang direkrut. Harapan kami, jumlah perusahaan dan peserta bisa terus meningkat,” ujarnya.

Disnakertrans juga menyiapkan program peningkatan kompetensi untuk siswa dan masyarakat umum. Adapun jumlah pekerja terdampak PHK yang terlapor resmi dalam enam bulan terakhir mencapai 700 orang.

Untuk itu, Disnakertrans telah membentuk Satgas PHK guna melakukan monitoring dan memberikan solusi terhadap pekerja yang dirumahkan.

“Kami ingin hadir sebagai pelindung sekaligus fasilitator dalam setiap persoalan ketenagakerjaan,” tutup Jayadi.