Makassar, SmartFM - Pemerintah Kota Makassar bersama Satgaswil Densus 88 Antiteror terus memperkuat kolaborasi dalam program pembinaan terhadap eks narapidana terorisme (napiter) di wilayah Makassar.

Program ini tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga menyentuh sektor sosial, ekonomi, hingga pendidikan sebagai bagian dari strategi deradikalisasi yang menyeluruh.

Saat ini, terdapat 82 eks napiter yang menjadi binaan aktif Pemkot Makassar.

Densus 88, menurut AKP Faisal, lebih berperan sebagai fasilitator, terutama dalam mendukung pendidikan bagi keluarga para eks napiter.

“Mereka adalah binaan pemerintah kota. Kami hanya membantu memfasilitasi, termasuk menyekolahkan anak-anak mereka,” jelas Faisal saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (27/5).

Faisal mengungkapkan bahwa komunikasi menjadi kunci utama dalam proses deradikalisasi. Banyak eks napiter, menurutnya, pada awalnya tertutup terhadap pihak luar, namun mulai terbuka setelah dilakukan pendekatan intensif.

“Sebelumnya mereka sangat tertutup. Tapi setelah dilakukan komunikasi secara intens, mereka mulai terbuka dan menyadari bahwa selama ini hanya terjadi miskomunikasi,” ujarnya.

Densus 88 mengapresiasi kebijakan rutin Wali Kota Makassar yang secara berkala bersilaturahmi langsung dengan eks napiter setiap enam bulan sekali. Tradisi ini dinilai efektif dalam menjaga hubungan dan kepercayaan, serta mempercepat proses reintegrasi sosial.

Sementara itu, Kompol Soffan Anssyari dari Densus 88 menambahkan bahwa pertemuan dengan Wali Kota juga membahas langkah konkret pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleran yang kini mulai meningkat di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar.

“Tingkat intoleransi di Makassar menunjukkan tren mengkhawatirkan. Kita harus waspada, karena intoleransi adalah pintu masuk menuju radikalisme dan terorisme,” tegasnya.

Ia menyebutkan bahwa beberapa kasus telah menunjukkan adanya remaja yang berbaiat ke ISIS. Bahkan, kewaspadaan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang berpotensi terpapar ideologi ekstrem juga menjadi perhatian serius.

Sebagai langkah antisipasi, kolaborasi ke depan akan melibatkan sosialisasi lintas sektor, mulai dari sekolah, kampus, hingga institusi pemerintah. Generasi muda menjadi fokus utama karena dinilai paling rentan terhadap pengaruh radikal, terutama lewat media sosial.

“Kita akan menyasar pelajar, mahasiswa, dan ASN. Dan sangat penting untuk memastikan pendidikan agama diberikan oleh guru dengan pemahaman yang moderat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen penuh pemerintah kota dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme.

“Isu radikal ini harus dicegah sejak dini. Kami tidak ingin Makassar menjadi ladang subur bagi paham-paham yang membahayakan,” ucap Munafri.

Sebagai bentuk langkah konkret, Munafri menyampaikan bahwa Pemkot Makassar akan mengaktifkan peran Linmas di setiap kelurahan untuk melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat.

Ia juga merencanakan pelatihan khusus bagi Linmas agar siap menjadi ujung tombak pencegahan.

“Kita akan fungsikan Linmas sebagai agen sosialisasi bahaya radikalisme. Selain itu, kami juga akan menambah CCTV dan penerangan jalan sebagai bagian dari strategi preventif,” jelasnya.

Pemkot Makassar menilai bahwa penanganan radikalisme tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor dan komunikasi yang kuat antar elemen masyarakat.

“Makassar harus menjadi kota yang aman, terbuka, dan tangguh terhadap segala bentuk paham radikal. Dan itu dimulai dari komunikasi yang nyata dan kerja sama yang erat,” pungkas Munafri.