Makassar, SmartFM - Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025), Wali Kota Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menyampaikan bahwa efisiensi anggaran akan menjadi strategi utama untuk mengalihkan dana ke pembangunan infrastruktur prioritas, termasuk di wilayah pulau.

“Musrenbang kali ini kami selenggarakan secara terbuka di Lapangan Karebosi sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi, transparansi, dan keterbukaan kepada masyarakat,” ungkap Appi dalam forum yang turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran Forkopimda.

Appi menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan dalam pelaksanaan APBN dan APBD. “Efisiensi bukan semata soal penghematan, tapi wujud keberpihakan terhadap kepentingan publik,” ujarnya.

Dalam arah kebijakan RPJMD yang disampaikan, wilayah kepulauan menjadi prioritas pembangunan. Berdasarkan tinjauan lapangan, Appi mengungkapkan bahwa beberapa pulau terluar di Kota Makassar masih menghadapi persoalan mendasar, seperti pasokan listrik yang hanya menyala 3–4 jam per hari.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Tahun 2025, kami bertekad mengarahkan anggaran lebih besar untuk pembangunan di wilayah pulau,” tegasnya.

Pemkot Makassar juga menetapkan program lima tahunan yang mencakup pemerataan infrastruktur, peningkatan konektivitas antar pulau dan daratan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Appi menyatakan bahwa pembangunan Kota Makassar harus inklusif dan tidak diskriminatif.

“Seluruh warga, baik yang tinggal di darat maupun di pulau, memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu, wilayah kepulauan harus menjadi prioritas dan tidak boleh tertinggal,” tambahnya.

Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah provinsi, pusat, maupun para pemangku kepentingan lainnya, untuk menjawab tantangan pembangunan seperti banjir, kemacetan, dan ketimpangan sosial.

Appi mengaitkan RPJMD Kota Makassar dengan arah pembangunan nasional, termasuk visi Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa Makassar memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia sekaligus penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Makassar harus ikut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, konektivitas wilayah, serta penguatan infrastruktur sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Menutup arahannya, Appi menyerukan sinergi seluruh pihak dalam menyukseskan pelaksanaan RPJMD. Ia berharap seluruh perangkat daerah menjadikan dokumen ini sebagai acuan utama dalam menyusun rencana strategis.

“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tapi arah masa depan kota yang harus disusun bersama, dikawal bersama, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” pungkasnya.