Makassar, SmartFM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Sulsel mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2023 ke 2024.

Tahun ini, nilai indeks RB Sulsel melonjak dari 74,21 (kategori BB) menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat Memuaskan. Capaian ini menjadikan Sulsel sebagai provinsi dengan nilai Reformasi Birokrasi tertinggi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sebagai bentuk apresiasi, Menteri PAN-RB secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam seremoni yang berlangsung hari ini, Rabu (30/4), di Jakarta.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, Pemprov Sulsel berhasil mencatatkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,64% pada tahun 2024. Sementara dalam aspek Reformasi Birokrasi General, sejumlah indikator strategis juga menunjukkan kemajuan signifikan, di antaranya:

• Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik: 91
• Tingkat Digitalisasi Arsip: 84,55
• Indeks Reformasi Hukum: 98,16
• Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi: Level 5
• Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): 3,94
• Arsitektur SPBE: Level 3

Capaian ini selaras dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, yang diperkuat oleh berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi KemenPAN-RB.

Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan.

“Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti bahwa upaya kami di Pemprov Sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas ASN berjalan pada jalur yang benar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah inovasi yang turut mendorong capaian tersebut, seperti digitalisasi layanan publik berbasis e-government, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan kompetensi dan merit system.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita makin matang, responsif, dan profesional,” tutup Gubernur Sulsel.

Ke depan, Pemprov Sulsel akan menyelaraskan program reformasi dengan Asta Cita Presiden Prabowo, termasuk fokus pada peningkatan layanan publik, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi daerah melalui transformasi digital.