Pemprov Sulsel dan KPK Perkuat Sinergi dalam Pencegahan Korupsi

27 Maret 2025 12:56 WIB

( Dok Humas Pemprov Sulsel )

Makassar, SmartFM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik kerja sama pendampingan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Sinergi ini menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Sulsel yang digelar secara virtual pada Selasa, 25 Maret 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Provinsi Sulsel, Marwan Mansyur; Kepala Bappelitbangda sekaligus Plt. Kepala BKAD Sulsel, Setiawan Aswad; Kepala Biro PBJ Sulsel, A. Kasman; Kepala Dinas BMBK Sulsel, Astina Abbas; serta sejumlah pejabat lainnya. Rakor ini merupakan bagian dari program KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Landasan hukum kegiatan ini mengacu pada Pasal 6 huruf B UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan tersebut menegaskan peran KPK dalam melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto, menyampaikan harapannya agar pertemuan ini dapat meningkatkan koordinasi dan peran KPK dalam upaya pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Inspektur Sulsel, Marwan Mansyur, menegaskan komitmen Pemprov Sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan guna memperkuat sistem pencegahan korupsi, termasuk dalam perencanaan penganggaran serta pengadaan barang dan jasa.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan guna memperkuat sistem pencegahan korupsi, termasuk dalam area perencanaan penganggaran dan pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Plt. Kepala BKAD Sulsel, Setiawan Aswad, dalam kesempatan tersebut turut memaparkan kondisi APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, Kepala Biro PBJ Sulsel, A. Kasman, menyampaikan perkembangan terkait penyelesaian pengadaan barang dan jasa strategis tahun 2024 serta rencana pengadaan untuk tahun 2025.

Kegiatan ini sejalan dengan misi kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas demi pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.