Makassar, SmartFM - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Makassar, Jumat (14/3/2025). Pertemuan ini membahas proses serah terima aset serta keberlanjutan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari.
Kepala Seksi Pelaksanaan BPPW Sulsel II, Suryanti, mengungkapkan bahwa infrastruktur IPAL Losari telah rampung dibangun dan membutuhkan kepastian dalam pengelolaannya.
“Kami ingin meminta arahan mengenai mekanisme pengelolaan IPAL Losari ke depan, terutama terkait siapa yang akan ditunjuk sebagai operatornya. Selain itu, ada empat unit peralatan tambahan yang masih menunggu percepatan serah terima aset,” jelasnya.
Ia juga menyoroti biaya operasional dan pemeliharaan IPAL Losari yang diperkirakan mencapai Rp5 miliar per tahun, termasuk biaya tenaga kerja, bahan operasional, listrik, dan kebutuhan lainnya.
Selain itu, BPPW Sulsel berharap Pemkot Makassar segera menetapkan tarif layanan yang terjangkau agar masyarakat terdorong untuk menyambungkan rumah mereka ke sistem pengolahan limbah ini.
“Rencana penyambungan Sambungan Rumah (SR) tahun 2024 melalui program hibah air limbah setempat ditargetkan sebanyak 370 unit, serta 1.500 unit dari program Instruksi Presiden terkait percepatan layanan pengelolaan air limbah domestik,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk mengkaji skema pengelolaan sebelum mengambil keputusan.
“Saya masih baru menjabat, sehingga perlu koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Saya ingin memahami sejarah perjalanan IPAL ini, bagaimana prosedur yang ada, dan memastikan pengelolaannya berjalan optimal. Oleh karena itu, saya minta waktu untuk melakukan kajian,” ujarnya.
Menurut Munafri, IPAL Losari merupakan proyek strategis untuk meningkatkan sistem sanitasi dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih bagi warga Makassar. Namun, keberhasilannya bergantung pada pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan.
“Kota Makassar membutuhkan sistem sanitasi yang baik, dan IPAL Losari adalah bagian dari upaya itu. Namun, pengelolaannya harus dilakukan oleh pihak yang tepat agar sistem ini berjalan efektif,” tegasnya.
Untuk itu, Munafri menekankan bahwa keputusan terkait operator IPAL Losari akan melalui kajian matang, termasuk kemungkinan menyerahkan pengelolaannya kepada PDAM atau instansi lain yang dianggap kompeten.
“Saya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan operator yang dipilih benar-benar mampu mengelola IPAL secara menyeluruh. Kita tidak boleh salah langkah agar keberlanjutan sistem ini tetap terjaga,” tambahnya.
Munafri berharap semua pihak dapat bekerja sama agar IPAL Losari dapat segera beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Makassar.