Wali Kota Makassar Hadiri High Level Meeting TPID, Bahas Stabilitas Harga Jelang HBKN

6 Maret 2025 18:49 WIB

( Humas Pemkot Makassar )

Makassar, SmartFM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (6/3/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Kota Makassar, Kapolda Sulsel, kepala daerah se-Sulsel, Ketua Harian TPID Sulsel, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah antara daerah penghasil dan daerah konsumen guna memastikan kelancaran distribusi, menjaga pasokan, serta menekan potensi lonjakan harga selama momen hari besar keagamaan.

"Kami sangat bergantung pada daerah penghasil hingga ke kami sebagai end user. Yang perlu dipantau adalah rantai distribusinya agar tidak ada kendala," ujar Munafri.

Sebagai kota dengan permintaan tinggi, Makassar sangat bergantung pada pasokan bahan pokok dari daerah sekitar, seperti Gowa, Maros, dan Takalar. Oleh karena itu, Munafri meminta dukungan dari daerah penghasil untuk memastikan pasokan tetap stabil.

"Kami mohon dukungan dari daerah penghasil seperti Gowa, Maros, dan Takalar untuk menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok di Makassar," katanya.

Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai, yang sering mengalami fluktuasi harga. Munafri melihat ini sebagai peluang bagi daerah dengan lahan pertanian luas untuk memasok kebutuhan pasar di Makassar.

"Cabai menjadi tantangan tersendiri. Ini bisa menjadi peluang bagi daerah tetangga seperti Gowa, Maros, dan Takalar yang memiliki lahan pertanian luas untuk memasok ke Makassar yang memiliki permintaan tinggi. Sebab, di Makassar sendiri belum ada pasar induk yang bisa mengontrol harga," jelasnya.

Untuk menekan inflasi, Pemkot Makassar berencana mengembangkan pola pertanian lahan sempit guna memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.

"Tahun ini Makassar akan fokus pada pengembangan pertanian lahan sempit. Targetnya, minimal 20 persen kebutuhan dapat dipenuhi sendiri untuk membantu menahan laju inflasi," ungkap Munafri.

Lebih lanjut, program pertanian perkotaan ini akan dikombinasikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga mampu menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keuangan.

"Program ini akan terintegrasi dengan KUR agar menciptakan sistem yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak," pungkasnya.