Pengamat Sebut Efisiensi Anggaran Era Prabowo Lebih Dahsyat Dibanding Saat Pandemi Covid-19

15 Februari 2025 15:21 WIB

Ilustrasi pemotongan anggaran ( Dok google )

Makassar, smartFM - Pengamat Keuangan Negara yang juga Rektor Universitas Patria Artha (UPA), Bastian Lubis menyoroti kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto. Sebagai praktisi keuangan negara yang setiap tahun melakukan analisa terhadap terhadap kebijakan fiskal, menurutnya, pemotongan anggaran kali ini lebih hebat dibandingkan pada saat pandemi Covid-19 lalu. Namun tujuan refocusing anggaran kala itu jelas, yakni untuk belanja vaksin yang cukup signifikan.

Sebaliknya, pemotongan anggaran yang dilakukan saat ini tidak jelas tujuannya. Bahkan ironisnya, pesta perayaan pelantikan kepala daerah yang akan digelar di Istana Negara 20 Februari 2025 mendatang justru dinilai boros. Bastian menaksir, pelantikan kepala daerah serentak itu akan menghabiskan anggaran sebesar Rp Rp 875 miliar atau nyaris Rp 1 Triliun.

"Kalau dilihat rencana pelantikan 500 kepala daerah dan wakilnya sudah pasti sekitar 1000 orang. Masing-masing bawa istri jadi 2000 orang. Belum lagi bawa pengawal/ajudan satu orang maka berjumlah 2000 orang sehingga kalau di total 4.000 orang. Belum sopir, timses yang melekat dari kepala daerah maka minimal yang ada di Jakarta jadi luar biasa jumlahnya," ujar Bastian kepada Smartfm, Sabtu (15/2/2025).

Bastian mengaku sangat prihatin dengan kondisi keuangan negara saat ini. Efisiensi anggaran tersebut justri digunakan untuk pesta pelantikan. Padahal pejabat yang dilantik belum memberi kontribusi apa-apa kepada rakyat.

"Pemotongan anggaran saat ini sangat nggak jelas arahnya kemana. Kabinet Prabowo ada 108 orang mulai dari Menko, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Setingkat Menteri., belum termasuk staf khususnya, semua ini dibiayai dari APBN jadi bukan penghematan anggaran tapi yg terjadi pergeseran anggaran dari pengembangan jabatan baru sehingga anggaran semua lini dipotong," ungkap Bastian.

Bastian bilang, dalam kondisi seperti ini, mustahil terjadi pertumbuhan ekonomi sebab daerah yang masih disubsidi oleh Anggaran APBN/D tidak menutup kemungkinan akan diakurasi.

Karena itu, solusi jangka pendek yang ia tawarkan adalah dengan menggelar pelantikan kepala daerah secara daring atau via zoom di kantor DPRD masing-masing dan disaksikan oleh semua anggota dewan dan Muspida serta masyarakat.