Makassar, SmartFM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan Pemerintah Kota Makassar usai pelaksanaan serah terima jabatan (Sertijab) dari Wali Kota sebelumnya, Moh Ramdhan Pomanto. Pemaparan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengumuman Pidato Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota Makassar masa jabatan 2025-2030 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (3/03/2025).
Dalam pidatonya, Munafri menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya. Ia menguraikan tujuh arah kebijakan yang akan menjadi landasan pembangunan Kota Makassar, yakni: Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, serta Pembangunan Kewilayahan yang Didukung Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
Sebagai langkah awal, Munafri mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang akan segera dilaksanakan. Pertama, langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah melalui efisiensi anggaran. Kebijakan ini bertujuan memastikan seluruh pengeluaran dan belanja daerah tepat sasaran, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
"Langkah strategis tersebut mencakup penyesuaian dan pergeseran alokasi APBD Tahun 2025 serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2025. Kami juga akan menyerap beberapa Prioritas Pembangunan Nasional melalui Asta Cita dan Program Unggulan MULIA," jelas Munafri.
Agenda kedua adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD 2025-2029. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama bagi jalannya pemerintahan lima tahun ke depan, memuat visi, misi, serta janji politik Program MULIA, dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.
Sementara itu, agenda ketiga adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026. Dokumen ini akan menjadi acuan perencanaan tahunan yang menjabarkan kebijakan dan prioritas pembangunan di tahun kedua pemerintahan MULIA.
"Keseluruhan agenda ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah hingga tahunan Kota Makassar. Kami berharap sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dapat mempercepat realisasi program-program ini," tegas Munafri.
Munafri juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh stakeholder dalam mengawal pemerintahan selama lima tahun ke depan agar Makassar semakin maju, inklusif, dan berkelanjutan.
"Keberhasilan agenda dan tahapan prioritas ini sangat bergantung pada sinergitas seluruh pihak. Bersama-sama, kita akan membawa Makassar menuju masa depan yang lebih baik," pungkasnya.