Bang Dhin Dukung Rencana Assessment Kepala SKPD di Pemprov Kalsel

Banjarmasin, radiosmartfm.com – Rencana Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, untuk melakukan assessment kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi pada tahun depan, mendapat dukungan dari banyak pihak. Salah satunya anggota Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin.

Bang Dhin, sapaan akrabnya, menilai bahwa assessment yang akan dilakukan itu sangat tepat guna memastikan roda pemerintahan berjalan optimal dengan penempatan kepala SKPD yang sesuai dengan kemampuan.

”Hal ini merupakan langkah awal yang baik. Kami menganggap Gubernur Muhidin ingin mewujudkan meritokrasi dalam tata Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan ke depan,” tuturnya.

Baca Juga: Optimis Ekspor Porang Lagi, Begini Upaya Balai Karantina Hewan, Ikan & Tumbuhan Kalsel

Apalagi Muhidin juga merupakan Gubernur Kalimantan Selatan yang terpilih pada Pilkada Serentak 2024, sehingga langkah tersebut juga merupakan bentuk pembenahan jangka panjang di sisi pemerintahan.

Ia berharap agar proses assessment kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan pada Januari tahun depan dilakukan secara terbuka dan transparan.

Sehingga masyarakat juga dapat menilai dan melihat langsung keterbukaan informasi dan prosesnya hingga akhir.

“Agar apa yang sudah dihajadkan oleh beliau dapat terlaksana dengan baik, yakni menghadirkan pimpinan SKPD yang berkualitas dan kompeten dalam menjalankan program pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkas Bang Dhin.

Seperti diketahui, Plt Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama jajaran sudah menemui Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, belum lama tadi di Jakarta.

Pertemuan terkait dengan rencana usulan assessment kepala SKPD atau pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memaksimalkan kinerja.

Terutama mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan diisi oleh pejabat dengan kualifikasi dan kapabilitas yang handal.

Rencana tersebut juga sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI, sehingga dipastikan akan berlangsung sesuai usulan dan dilaksanakan di Jakarta.