Jakarta, SmartFM - Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2024 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Hotel Sheraton Grand Jakarta pada Senin (11/11/2024).
Muhyiddin hadir bersama tiga Kepala Dinas Pendidikan lainnya, yaitu Kadis Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta; Kadis Pendidikan Provinsi Riau; dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Keempatnya berbagi pengalaman dan inovasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah masing-masing.
Dalam paparannya, Muhyiddin mengungkapkan bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar berjalan lancar berkat kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
"Kami memastikan semua data siswa tervalidasi dengan baik, sehingga proses PPDB berjalan transparan dan adil. Ini adalah hasil dari perencanaan dan koordinasi yang matang," katanya.
Selain itu, Muhyiddin menyoroti komitmen Kota Makassar dalam menerapkan pendidikan inklusif. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan kebutuhan pendidikan anak-anak penyandang disabilitas di semua jenjang sekolah.
"Kami ingin memastikan bahwa semua anak, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses pendidikan yang setara. Upaya ini mencerminkan visi kami untuk membangun kota yang inklusif," ujarnya.
Tidak hanya fokus pada pendidikan formal, Muhyiddin juga menyinggung program pengembangan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
"Kami menyelenggarakan berbagai program, termasuk festival pendidikan, untuk meningkatkan kreativitas siswa dan memperkuat karakter mereka. Pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga pengembangan kepribadian," tambahnya.
Muhyiddin turut memaparkan program strategis Pemkot Makassar yang dikenal dengan Revolusi Pendidikan, salah satu poinnya adalah program Semua Harus Sekolah yang bertujuan menekan angka putus sekolah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan daerah, termasuk Kota Makassar.
Ia menekankan pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan untuk memastikan relevansi kebijakan nasional dengan kondisi daerah.
"Dengan melibatkan pemerintah daerah, kami ingin kebijakan pendidikan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat," jelas Abdul Mu'ti.
Rakor ditutup dengan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inovatif dan berpihak pada masyarakat.