Makassar, SmartFM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menerima audiensi pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Sekda, lantai 3 Balai Kota Makassar, Kamis (26/6).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong pelayanan kesehatan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Makassar.

Sekda Zulkifly didampingi oleh Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Makassar, Ulfa Ichwani Achmad, dan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DPPPA Makassar, Hafidah.

Dalam sambutannya, Zulkifly menegaskan bahwa isu disabilitas sudah menjadi bagian dari arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar sejak awal.

“Program untuk teman-teman penyandang disabilitas selaras dengan visi dan misi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Pak Munafri Arifuddin dan Ibu Aliyah Mustika Ilham, atau pasangan Mulia. Tagline kita jelas: Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan,” kata Zulkifly.

Dalam audiensi tersebut, HWDI Sulsel menyampaikan usulan agar seluruh Puskesmas di Kota Makassar memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara teknis mengatur pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Menanggapi hal itu, Sekda menyambut baik inisiatif tersebut.

“Kolaborasi ini sangat penting. Kami sudah meminta Bappeda, DPPPA, dan Dinas Kesehatan menyusun rencana yang memastikan inklusivitas benar-benar terwujud dalam sistem pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Zulkifly menambahkan bahwa momen diskusi ini sangat tepat, mengingat saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan.

Ia berharap masukan dari HWDI bisa diakomodasi dalam dokumen perencanaan tersebut.

“Dengan adanya pembahasan ini, besar harapan kami teman-teman disabilitas bisa lebih terakomodasi dalam kebijakan dan pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua HWDI Sulsel, Maria UN, mengapresiasi respons positif dari pemerintah kota.

Ia menyampaikan bahwa HWDI telah menjalankan program di enam puskesmas, salah satunya Puskesmas Kassi-kassi, sebagai percontohan layanan ramah disabilitas.

“Kami ingin ada SOP yang secara teknis mengatur pelayanan bagi penyandang disabilitas. Saat ini SOP yang ada belum menyentuh aspek itu secara detail,” jelas Maria.

Ia juga menekankan pentingnya data jumlah penyandang disabilitas sebagai dasar menyusun program yang lebih tepat sasaran. “Data sangat penting agar program yang dibuat tidak sekadar asumsi, tapi berdasarkan kebutuhan riil,” pungkasnya.

HWDI Sulsel berharap kolaborasi ini berlanjut hingga tercipta sistem pelayanan kesehatan di Makassar yang benar-benar ramah dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.