Makassar, SmartFM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dan Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Moch. Muchlasin, beserta jajaran di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (10/6).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang dinilai sebagai salah satu pilar utama untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.

“TPAKD menjadi strategi penting dalam membuka akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Kami ingin memastikan masyarakat di desa-desa juga dapat menikmati layanan keuangan yang aman, seperti pinjaman produktif, tabungan digital, hingga proteksi asuransi,” ujar Fatmawati.

Fatmawati menegaskan bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan keuangan melalui peningkatan infrastruktur, edukasi, serta sinergi lintas sektor.

“Kolaborasi dengan OJK sangat penting agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM,” imbuhnya.

Sejauh ini, TPAKD Sulsel dinilai sebagai salah satu yang paling progresif secara nasional. Program-programnya bahkan menjadi rujukan daerah lain dalam pengembangan model inklusi keuangan berbasis lokal.

Sementara itu, Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menekankan bahwa TPAKD adalah forum koordinasi lintas instansi yang bertujuan mempercepat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk lewat pendekatan ekonomi berbasis pertanian, literasi keuangan syariah, dan pemanfaatan layanan keuangan digital.

“Dengan semangat SIKOKO – sinergitas, komitmen, dan konsistensi – kami terus mendorong inovasi daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi capaian Pemprov Sulsel yang berhasil meraih TPAKD Award 2025, sebagai bukti nyata atas keberhasilan memperluas akses keuangan secara inklusif dan berdampak langsung ke masyarakat.

Dalam kesempatan itu, OJK turut memaparkan kinerja sektor jasa keuangan di Sulsel per Maret 2025. Total aset perbankan mencapai Rp204,99 triliun, tumbuh 5,91 persen secara tahunan (year-on-year). Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp137,34 triliun (tumbuh 6,55 persen yoy), sementara penyaluran kredit mencapai Rp165,78 triliun (naik 3,76 persen yoy).

Secara rinci, kredit produktif tercatat sebesar Rp83,39 triliun dan kredit konsumtif Rp76,89 triliun. Di sektor pasar modal, jumlah investor mencapai 409.932 per Maret 2025, naik 19,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total nilai transaksi saham mencapai Rp6,09 triliun.

Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah pejabat dari OJK dan Pemprov Sulsel, termasuk Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Budi Susetiyo, Kepala Divisi Perlindungan Konsumen Amiruddin Muhidu, serta jajaran analis dan kepala biro terkait.

Dengan potensi besar di sektor pertanian dan UMKM, Pemprov Sulsel bersama OJK bertekad untuk terus memperluas akses keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan hingga ke pelosok daerah.