Wagub Sulsel Komit Donasikan Gaji Demi Anak dan Generasi Sehat

Makassar, SmartFM - Peringatan Hari Kartini tahun ini di Sulawesi Selatan menjadi momentum penting untuk menegaskan aksi nyata pemberdayaan perempuan. Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyatakan komitmen luar biasa dengan menyumbangkan seluruh gajinya setiap bulan demi mendukung program penurunan angka stunting dan anak putus sekolah di wilayah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara Semarak Hari Kartini 2025 yang digelar di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (30/4). Di hadapan ratusan perempuan dari berbagai organisasi wanita serta Ketua TP-PKK kabupaten/kota se-Sulsel, Fatmawati menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk konkret perjuangan perempuan masa kini.

“Gaji saya setiap bulan saya peruntukkan untuk mengatasi penurunan angka stunting di Sulsel dan juga menekan angka putus sekolah, karena kita masih memiliki 140 ribu anak yang tidak sekolah,” tegas Fatmawati, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel.

Fatmawati juga menyoroti pentingnya menjadikan Hari Kartini sebagai refleksi perjuangan kesetaraan gender yang berbuah dampak nyata, bukan sekadar seremoni atau simbolik belaka. Ia menegaskan, kehadiran perempuan dalam posisi strategis harus disertai kontribusi signifikan bagi masyarakat.

“Kita tidak ingin hanya menjadi pemanis belaka. Kita harus memberi outcome yang nyata, memberi manfaat. Posisi kita sekarang tidak akan selamanya, jadi manfaatkan untuk menebar manfaat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh ketua PKK kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dan menyuplai data akurat terkait kondisi stunting di daerah masing-masing. Pemerintah Provinsi, kata Fatmawati, akan melakukan intervensi langsung selama tiga bulan ke depan di 502 desa dan kelurahan di Sulsel.

“Mohon bantuannya, ibu-ibu semua, agar intervensi ini tepat sasaran. Mari kita saling berpegangan tangan, saling bahu-membahu,” serunya.

Tak hanya fokus pada stunting dan pendidikan, Fatmawati juga menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di sekolah dan rumah ibadah. Ia menyampaikan bahwa pihaknya bersama Gubernur tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memberi sanksi tegas kepada pelaku kekerasan, terutama di lingkungan pendidikan.

“Jika pelakunya adalah tenaga pendidik, maka akan langsung dinonaktifkan. Tidak ada maaf untuk pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan,” tegasnya.

Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, turut hadir dan menekankan pentingnya peran ibu dalam pengasuhan anak. Ia mengingatkan agar para orang tua berhati-hati dalam menitipkan anak, serta mendukung program imunisasi dasar lengkap yang masih rendah di sejumlah daerah.

“Banyak anak yang tidak diimunisasi karena ketidaktahuan orang tua. Ini perlu perhatian bersama,” ujarnya.

Naoemi juga mengajak seluruh kader PKK untuk lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan anak dan keluarga.