Makassar, SmartFM - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam menjalankan program strategis, terutama di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Munafri, peran PKK sangat krusial sebagai mitra pemerintah dalam mendukung berbagai kebijakan, termasuk upaya percepatan penurunan angka stunting. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua TP PKK Kota Makassar dari Indira Yusuf Ismail kepada Melinda Aksa untuk masa bakti 2025-2030 di Balai Kota Makassar, Selasa (11/03/2025).
Munafri mengungkapkan bahwa pemerintah kota tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani isu-isu sosial, khususnya dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, kehadiran PKK sebagai organisasi yang lebih dekat dengan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan berbagai program.
"PKK memiliki peran yang sangat dekat dengan masyarakat. Kami dari pemerintah akan selalu memberikan dukungan penuh sesuai dengan kebutuhan, tetapi yang terpenting adalah bekerja berbasis data," ujar Munafri.
Ia menegaskan bahwa setiap program harus memiliki dasar data yang kuat agar efektivitasnya dapat diukur dengan jelas. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dan PKK dapat memahami kondisi riil di lapangan, termasuk jumlah kasus stunting serta langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk menanganinya.
"Misalnya di daerah A, berapa jumlah kasus stuntingnya? Siapa saja yang terdampak? Apa intervensi yang dibutuhkan? Semua harus berdasarkan data agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran," tambahnya.
Munafri juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap program yang dijalankan. Jika program telah berjalan tetapi tidak menunjukkan hasil signifikan, maka mekanisme kerja sama serta pemberian kewenangan kepada PKK perlu dikaji ulang.
"Jika setelah kita intervensi angka stunting tidak juga turun, berarti ada yang perlu diperbaiki dalam kolaborasi ini. Mungkin ada yang salah dalam pemberian kewenangan atau mekanisme kerja sama yang kita lakukan dengan PKK," jelasnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan penuh kepada PKK, termasuk dalam hal pendanaan. Namun, ia mengingatkan bahwa anggaran yang dialokasikan harus digunakan secara akuntabel dan tetap berbasis data yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Dengan komitmen ini, diharapkan kolaborasi antara Pemkot Makassar dan TP PKK dapat berjalan lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.