Makassar, SmartFM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Jufri Rahman, menghadiri Forum Konsultasi Publik terkait Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berketahanan Iklim, Pangan, dan Responsif Gender di Four Points, Kamis (27/2).
Sulawesi Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah serta keanekaragaman hayati tinggi. Namun, perubahan iklim menjadi tantangan besar yang berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tangguh terhadap perubahan iklim, serta inklusif terhadap isu gender.
Mewakili Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya Jufri Rahman menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau bukan sekadar upaya penyelamatan lingkungan, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.
“Fokus utama kita adalah mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya alam, serta menciptakan lapangan kerja hijau yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi,” ujar Jufri Rahman.
Pemprov Sulsel berkomitmen menerapkan ekonomi hijau melalui berbagai kebijakan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu langkah strategisnya adalah penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Komitmen ini diwujudkan dalam pembangunan rendah karbon (PRK), mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta transformasi ekonomi hijau. Ekonomi hijau menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tercermin dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025-2045, RPJMD, serta Renstra OPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Penyusunan rencana induk dan peta jalan ekonomi hijau dilakukan secara inklusif dan berbasis data dari 24 kabupaten/kota. Berbagai analisis telah dilakukan untuk mengkaji karakteristik dan tantangan tiap wilayah, serta merumuskan strategi dan intervensi yang sesuai.
Jufri Rahman menekankan bahwa konsep ekonomi hijau mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial, serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks ini, pengarusutamaan gender menjadi elemen krusial.
“Perempuan sering kali berada di garis depan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan keluarga. Oleh karena itu, peran serta perempuan harus terintegrasi dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi hijau,” jelasnya.
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.
“Melalui konsultasi publik ini, kita memiliki kesempatan untuk berdiskusi, berbagi ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau di Sulsel. Saya mengajak semua pihak untuk berkontribusi aktif, memberikan masukan yang konstruktif, serta bekerja sama dalam mewujudkan visi ini,” tambah Jufri Rahman.
Sementara itu, Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, menyatakan kebanggaannya atas kemitraan dengan Pemprov Sulsel dan ICRAF dalam mendukung inisiatif ekonomi hijau ini.
“Kami bangga dengan kemitraan ini. Proyek ini akan mendukung integrasi lingkungan yang lebih komprehensif dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Jess Dutton.
Ia juga menyoroti pentingnya proyek ini dalam membantu petani mengadopsi teknik pertanian cerdas iklim agar dapat meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan.
“Kita telah melihat perubahan iklim memiliki dampak yang semakin besar terhadap semua negara, termasuk Kanada. Oleh karena itu, kebijakan ini sangat penting untuk masa depan kita,” pungkasnya.